Surya/
Grahadi

Beranda Grahadi

Soal Angkutan Online Pemprov Jatim Ikuti Kemenhub

Pemda tidak memiliki otoritas terkait angkutan online, sehingga tidak bisa melakukan diskresi

Soal Angkutan Online Pemprov Jatim Ikuti Kemenhub
ist
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Benny Sampirwanto, 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempersilahkan masyarakat atau pihak yang kurang setuju kehadiran angkutan online atau sistem pengaturan didalamnya untuk menyuarakan aksinya dengan melakukan unjuk rasa. Hanya, unjuk rasa yang dilakukan agar dilakukan dengan tertib dan tidak menganggu aktifitas masyarakat yang lain.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Drs Benny Sampir Wanto M.Si di ruang kerjanya di Jalan Pahlawan No 110 Surabaya, Kamis, (28/9/2017).

Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi unjuk rasa terkait angkutan online di Kota Malang. Menurut Benny, unjuk rasa yang tepat sebenarnya ke Kementerian Perhubungan sebagai instansi pemegang otoritas di bidang angkutan online.

Kemenhub sendiri, saat ini sedang merumuskan peraturan baru terkait angkutan online tersebut, pasca penerbitan keputusan MA yang mencabut beberapa poin dalam Permenhub Nomor 26/2017. Poin-poin yang dicabut tersebut, yakni tentang penentuan tarif, quota, pembatasan wilayah operasi, kewajiban mengatasnamakan perusahaan, serta kepemilikan minimal 5 kendaraan.

"Pemda tidak memiliki otoritas terkait angkutan online, sehingga tidak bisa melakukan diskresi. Diskresi dapat dilakukan jika lembaga memiliki kewenangan" jelas Benny.

Sebagaimana diberitakan media, perwakilan sopir angkot dan taksi konvensional di Malang merasa kecewa dengan hasil rapat koordinasi operasional angkutan sewa khusus di Balai Kota Malang. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya kesepakatan yang dihasilkan serta harapan adanya diskresi oleh pemerintah daerah terkait pengaturan angkutan online. (hms)

Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help