Berita Surabaya

DPRD Kota Surabaya: Pengadaan Alat Pajak Online Jangan Pakai APBD

Uji coba penerapan pajak online disambut baik oleh DPRD Kota Surabaya. Namun Komisi B bidang perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta agar Pemkot...

DPRD Kota Surabaya: Pengadaan Alat Pajak Online Jangan Pakai APBD
TribunJatim.com/Nuraini
Erwin Tjahjuadi, Anggota Komisi B DPRD Surabaya 

SURYA.co.id | SURABAYA – Uji coba penerapan pajak online disambut baik oleh DPRD Kota Surabaya. Namun Komisi B bidang perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta agar Pemkot Surabaya segera memutuskan terkait pengadaan perangkat alat yang nantinya dipasang di alat keuangan para wajib pajak di usaha parkir, usaha restoran, usaha hotel dan usaha hiburan.

Sebagaimana disampaikan oleh anggota Komisi B, Erwin Tjahjuadi, pihaknya meminta untuk uji coba tidak masalah jika yang digunakan adalah alat pengadaan dari Pemkot Surabaya. Akan tetapi, di penerapan tahun depan, perangkat alat sebaiknya dilakukan dengan menggandeng bank yang bekerjasama dengan Pemkot.

“Kami berahap alat tersebut tidak dibeli dengan menggunaskan APBD. Kami menyarakan agar ada sharing APBD engan bank ntuk pengadaan e-box alat untuk merekam transaksi keuangan di tempat wajib pajak,” kata Erwin kepada SURYA Online, Sabtu (23/9/2017).

Ia menyebutkan di kota-kota lain, seperti Jakarta, Bandung sudah ada penerapan pajak online dan sudah menggunakan sistem sharing dengan bank. Toh, alatnya tidak mahal, setiap unit alat yang dipakai untuk monitoring transaksi secara realtime di wajib pajak hana berkisar Rp 8 juta hingga Rp 10 juta saja.

“Kecuali untuk wajib pajak yang sudah pakai cash register dan sistem keuangannya sudah tertata dengan komputer, tinggak mengkoneksikan dengan sistem dari Pemkot,” katanya.

Lebih lanjut, Erwin meminta agar Pemkot membuat sistem server di kantor agar bisa melakukan pemantauan secara online dan realtime. Bahkan jika perlu juga ada integrasi di kantor DPRD agar Pemkot dan DPRD bisa sama-sama melakukan pemantauan pajak di empat sekttor tersebut.

Ia yakin, dengan adanya penerapan sistem paak online ini akan ada peningkatan pendapatan. Sebab jika berkaca di kota-kota lain memang ada peningkatan signifikan untuk pendapatan dari pajak. “Di kota lain terpantau, restoran yang awalnya hanya menyetorkan pajak Rp 55 juta sejak ada pajak onlinne jadi Rp 250 juta. Saya yakin di Suurabaya juga akan seperti itu,” katanya.

Sebab pajak sebesar 10 persen di restoran, misalnya, yang dibebankan ke pelanggan, sudah dibayarkan dan dititipkan ke penjual. Namun jarang ada yang membayarkan uang titipan pembayaran pajak tersebut ke pemkot lantaran ada kebocoran maupun manipulasi data.

“Nah soal alat itu, kami meminta segera ada pembicaraan dengan bank untuk kerjasama pengadaan alat. Sebab mulai tahun depan sistem online untuk pajak ini harus sudah terlaksana,” katanya.

Selama uji coba mulai bulan Oktober mendatang, DPRD Kota Surabaya juga akan melakukan kontrol secara detail.

“Kami nanti akan sidak ke beberapa tempat wajib pajak untuk memantau uji coba sistem pajak online tersebut,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Yusron Sumartono mengatakan untuk pengadaan alat masih di back up oleh Pemkot. Berupa software yang ditancapkan ke cash register di masing-masing wajib pajak.

“Alatnya memang mahal, tapi untuk saat ini belum ada anggaran khusus untuk pengadaan alat penerapan sistem pajak online. Penerapannya mulai tahun depan, bulan Oktober kita akan melakukan uji coba,” kata Yusron. Sedangkan untuk kerjasama dengan bank, masih dibahas oleh Pemkot dengan pihak terkait.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help