Pemkot Surabaya

Pemkot Pending Modal Rp 9,9 Miliar ke PD Pasar, Khalid: Rp 20 M pada 2016 Belum Pertanggungjawaban

Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya Khalid mengatakan, penyertaan modal yang diserahkan ke PDPS itu seharusnya digunakan untuk revitalisasi.

Pemkot Pending Modal Rp 9,9 Miliar ke PD Pasar, Khalid: Rp 20 M pada 2016 Belum Pertanggungjawaban
surya/fatimatuz zahro
Kabag Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Pemkot Surabaya, Khalid. 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mempermasalahkan pertanggungjawaban anggaran penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS).

Pasalnya, penyertaan anggaran senilai Rp 20 miliar yang dicairkan 2016 itu hingga kini belum ada pertanggungjawaban.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya Khalid mengatakan, penyertaan modal yang diserahkan ke PDPS itu seharusnya digunakan untuk revitalisasi.

Jika pertanggungjawaban itu tidak kunjung diserahkan, maka penyertaan modal 2017 terancam tidak akan diserahkan.

"Sampai saat ini dana Rp 20 miliar dari Pemkot belum dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu Bu Wali sudah memberi arahan agar dana penyertaan modal yang tahun ini sebesar Rp 9,9 miliar dipending dulu," kata Khalid, Rabu (20/9/2017).

Padahal, laporan tersebut penting untuk segera dilaporkan ke Pemkot. Memang saat ini proyek revitalisasi masih berjalan.

Namun, Pemkot perlu tahu dari pengerjaan proyek tersebut berapa dana penyertaan yang digunakan dan berapa dana operasional yang digunakan.

"Setiap tahun PDPS ada pemasukan sebesar Rp 57 miliar. Dengan laba Rp 6 miliar. Artinya ada uang Rp 51 miliar yang dipakai untuk perputaran perusahaan. Nah apakah dana ini masuk untuk revitalisasi tidak dan angkanya berapa ini yang kami tunggu," ulas Khalid.

Terlebih dengan adanya permasalahan blokir rekening akibat penunggakan pajak. Jangan sampai dana proyek dengan rekanan tidak terbayar lantaran masih ada dalam rekening yang terblokir.

Lebih lanjut Khalid berharap meski ada blokir rekening, revitalisasi tetap berjalan dan tidak ada kendala.

Sesuai aturan, sejak penyertaan modal dicairkan dan diserahkan ke BUMD, maka dana tersebut menjadi hak dan kewenangannya untuk pengelolaan.

"Tapi Pemkot juga butuh adanya laporan. Maka kami menunggu agar laporan itu segera diserahkan, dan yang jelas sebelum laporan itu sampai ke Pemkot, pencairan dana modal Rp 9,9 miliar masih akan terpending," katanya.

Sedang Humas PDPS Novy Ispinari menolak berkomentar banyak. Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

"Langsung ke direksi saja ya, saya kurang paham kalau soal keuangan," ucapnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help