Khawatir Didepositokan, Dewan Larang Pemkot Surabaya Beri Rp 30 M untuk RPH

Anggota DPRD Surabaya melarang Pemkot menyuntikkan dana segar Rp 30 miliar untuk keperluan revitalisasi. Alasannya, takut didepositokan/

Khawatir Didepositokan, Dewan Larang Pemkot Surabaya Beri Rp 30 M untuk RPH
tribunnews.com
ilustrasi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pengajuan penambahan modal oleh Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian senilai Rp 30 miliar masih terus dibahas di Pemkot maupun di DPRD Kota Surabaya.

Meski di sisi lain setuju untuk rencana revitalisasi yang diajukan RPH tersebut,  namun anggota DPRD Kota Surabaya melarang Pemkot menyuntikkan dana segar penambahan modal pada perusahaan plat merah tersebut. 

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Achmad Zakaria mengatakan, jika untuk revitaliaasi RPH, lebih baik tidak diberikan dalam dana tunai.

"Lebih baik Pemkot yang membangunkan, melakukan revitalisasi gedung RPH yang rusak. Baru setelah itu diserahkan ke RPH," ucap Zakaria.

Sebab menurutnya jika diberikan uang senilai Rp 30 miliar, belum tentu akan dibangunkan secara baik dan digunakan secara tetap. Ia sempat menyebut tentang perusahaan daerah yang lain, yang sempat diberi penambahan modal namun tidak dimanfaatkan secara benar.

"Ya kalau nggak didepositokan kemarin ada BUMD yang uangnya malah dideposito. Selain itu kita lihat PD Pasar Surya, diberi anggaran Rp 10 miliar untuk revitalisasi pasar juga hasilnya belum tampak, kami tidak ingin hal itu juga terjadi di PD RPH," katanya.

Lebih lanjut, ia meminta Pemkot secara detail dan teliti mengaji usulan PD RPH soal pengajuan revitalisasi tersebut. Ia meminta agar ada komunikasi yang bagus termasuk dengan wali kota. Agar tidak salah mengambil langkah memberikan dana besar namun tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Tapi kalau secara fisik, lama tidak direvitalisasi juga tidak baik. Agar Pemkot enak, RPH juga enak, pemkot saja yang membangunkan. Sebab ini kan untuk jangka panjang," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeko Agus Imam Sonhaji mengatakan revitalisasi RPH diserahkan langsung pada bagian perekonomian yang memang lebih tahu untuk masalah BUMD.

Sempat ada kabar bahwa RPH Pegirian akan direncanakan untuk dipindah lantaran kawasan tersebut dekat dengan kawasan religi. Namun Agus menegaskan hal tersebut tidak ada dalam perencanaan pembangunan kota Surabaya dalam waktu dekat.

"Sejauh ini tidak ada. Kalau untuk revitalisasi nanti biar dikaji dulu oleh Bagian Perekonomian. Namun kalau untuk pindah lokasi, belum ada rencana. Kalaupun misal ada usulan pindah, maka harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kota," ucapnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved