Surya/

Kepala Dinas Pendidikan Jatim : Siswa PIP dan BKSM Harus Bebas Uang SPP

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rahman menegaskan bahwa siswa yang tercover bantuan lewat PIP atau BKSM harus dibebaskan dari bayar SPP.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim : Siswa PIP dan BKSM Harus Bebas Uang SPP
tribunnews.com
Ilustrasi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

SURYA.co.id | SURABAYA – Pemberian bantuan pada siswa rentan putus sekolah atau siswa tidak mampu dilakukan pemerintah pusat melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam program ini siswa diberi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bisa menjadi dasar untuk menerima bantuan langsung melalui rekening. Besarannya Rp 1 juta per tahun untuk siswa SMA/SMK.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyalurkan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) sebesar Rp 780 setahun. Batuan ini hanya bisa diterima satu jenis oleh siswa tidak mampu.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman mengugkapkan bantuan tersebut hanya bisa diterima salah satu, tidak bisa kedua-duanya. Fungsinya untuk menunjang biaya pendidikan siswa selain Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

“Siswa PIP atau BKSM harus dibebaskan dari SPP,karena memang tidak mampu” ungkapnya.

(Baca: Pencairan Dana Program Indonesia Pintar Belum Maksimal)

Karena disalurkan langsung pada rekening siswa, maka sekolah ataupun Dindik tidak bisa mengawasi secara langsung penggunaan uang tersebut.

Hanya saja, jika memang siswa belum mendapat pembebasan SPP, uang tersebut bisa dijadikan tambahan biaya SPP.

“Kalau siswa baru kemungkinan juga tidak dibebaskan SPP-nya bisa dalam bentuk keringanan biaya SPP. Yang pasti dana bantuan siswa miskin bisa digunakan untk beli buku atau keperluan sekolah lain,” pungkasnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help