Surya/

Ketua YLPK Jatim : BPN Jangan Terapkan Standar Ganda Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah

Ketua YLPK Jatim, Said Sutomo meminta Badan Pertanahan Nasional 1 Surabaya tidak menerapkan standar ganda dalam pelayanan sertifikat tanah.

Ketua YLPK Jatim : BPN Jangan Terapkan Standar Ganda Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah
surabaya.tribunnews.com/nuraini faiq
Suasana layanan di kantor BPN 1 Surabaya yang berakhir pukul 14.00 WIB, Kamis (14/9/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta tidak menerapkan standar ganda saat melayani masyarakat.  Apalagi sampai mempersulit sehingga melahirkan kekecewaan masyarakat.

Hal ini seperti disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, Said Sutomo. 

Dia meminta agar  BPN 1 Surabaya menjelaskan dengan setenang-terangnya setiap tata aturan pengurusan sertifikat tanah.

"Termasuk mengurus SHM dari HGB bagi warga perumahan," katanya, Kamis (14/9/2017).

Dia mengatakan, BPN 1 Surabaya memberlakukan syarat yang menurut warga perumahan di wilayah Surabaya Barat mempersulit. Selain harus mengisi form baru untuk persyaratan naik tingkat tanah perumahan dari HGB menjadi SHM, ada pula syarat menyertakan tanda tangan saksi dan lurah.

Jika warga perumahan yang hendak meningkatkan status tanah saat telah melunasi dan menyelesaikan semua administrasi, mereka harus menyertakan syarat normatif dan ditambah persyaratan tersebut.

"Kami belum cek betul apakah itu hanya berlaku untuk BPN 1 atau BPN 2 juga. Namun jika tidak sama pemberlakuannya ada standar ganda dalam melayani masyarakat. Ini tidak boleh," kata Said.

Said merasa heran, bagaimana mungkin terjadi perbedaan standar untuk mengurus peningkatan status tanah jadi hak milik. Jika memang ada kebijakan khusus di setiap kantor wilayah, itu pun harus dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat.

Contohnya, bisa disampaikan secara lisan kepada petugas BPN saat masyarakat mengurus. Atau menempel di tempat yang jelas agar terbaca dengan terang oleh masyarakat atau pemohon.

Jika itu tak dilakukan, artinya pelayanan di BPN 1 patut menjadi catatan. "Tidak saja penjelasan mengenai pijakan aturan yang dipakai. Namun alasan memberlakukan persyaratan harus menempati 20 tahun dan tanda tangan saksi harus diberi penejasan," tambah Said.

Halaman
123
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help