Surya/

PENGUMUMAN, Negara Tak Akan Ganti Uang Jemaah Korban First Travel

Satuan Tugas Waspada Investasi menegaskan, pemerintah tidak akan mengganti kerugian masyarakat yang menjadi korban penipuan investasi bodong.

PENGUMUMAN, Negara Tak Akan Ganti Uang Jemaah Korban First Travel
surya/izi hartono
Agen dan korban First Travel didampingi pengacara usai melapor ke SPK Mapolres Situbondo, Jumat (8/9/2017). 

SURYA.CO.ID - Satuan Tugas Waspada Investasi menegaskan, pemerintah tidak akan mengganti kerugian masyarakat yang menjadi korban penipuan investasi bodong.

“Pemerintah tidak menalangi uang yang menjadi korban investasi ilegal,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing, di Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/9/2017).

Kasus penipuan terhadap calon jemaah umrah yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya atau First Travel diduga merugikan puluhan ribu calon jemaah.

Berdasarkan penghitungan aparat kepolisian, total kerugian yang diterima oleh calon jamaah First Travel mencapai Rp 848 miliar.

Total kerugian tersebut dihitung dari setoran calon jemaah umrah promo yang berjumlah 58.682 orang, ditambah dengan setoran sewa pesawat para calon jemaah dengan total sebesar Rp9 miliar.

Jumlah tersebut pun telah menghitung calon jemaah yang sebelumnya memang sudah diberangkatkan.

Tongam mengatakan, tidak ada regulasi maupun dasar hukum yang bisa digunakan pemerintah untuk menalangi kerugian yang diterima masyarakat atas kasus tersebut.

Apalagi, tidak ada indikasi pihak First Travel akan mengganti seluruh kerugian calon jemaah.

“Uang tidak akan kembali. Paling hanya 10 persen, itu pun sudah bagus. Karena uangnya tidak ada, mereka foya-foya habisin uang itu. Jadi begitu mudahnya uang itu datang dan pergi,” katanya.

Maka dari itu, Satgas Waspada Investasi mengharapkan, agar seluruh elemen masyarakat bisa mawas diri terhadap modus-modus investasi ilegal.

Tongam menegaskan, tidak ada satu pun investasi yang tidak berisiko, dan memberikan imbal hasil yang berada di luar akal pikiran.

“Negara kita berdasarkan hukum perundang-undangan, sehingga apabila ada kerugian karena investasi ilegal, pemerintah tidak akan menanggung,” ujarnya.

Editor: Tri Mulyono
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help