Berita Magetan

Ini Ancaman OJK Kediri Untuk Pelaku Usaha Gadai Swasta Yang Belum Melengkapi Izin Usahanya

Apabila jangka waktu pengajuan izin berakhir, maka OJK bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap perusahaan...

Ini Ancaman OJK Kediri Untuk Pelaku Usaha Gadai Swasta Yang Belum Melengkapi Izin Usahanya
SURYA Online/Mohammad Romadoni
Kepala OJK Kediri, Slamet Wibowo (tengah) sebagai nara sumber forum komunikasi OJK dan Media yang diikuti 40 perwakilan Jurnalis, bertajuk "Journalist Class Wilayah Kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri", di Hotel Kintamani, Sarangan, Magetan, Sabtu (9/9/2017) 

SURYA.co.id | MAGETAN - Guna mempercepat program inklusi keuangan dan pemerataan akses jasa keuangan hingga ke daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri mendorong pemilik gadai swasta agar secepatnya melegalkan usahanya.

Untuk diketahui, berdasarkan peraturan OJK Nomer 31/ POJK.05/2016 terkait usaha gadai swasta, pihaknya telah mengatur ketentuan kepastian bentuk hukum, kepemilikan, permodalan, mekanisme pendaftaran dan perizinan yang terkait usaha gadai tersebut.

Kepala OJK Kediri, Slamet Wibowo mengatakan pada semester empat setelah diresmikannya peraturan itu pada 29 Juli 2016 silam, pihaknya kembali mengingatkan terhadap pemilik usaha gadai swasta yang belum memiliki legalitas supaya segera mendaftarkan usahanya.

"Kami ingatkan kembali agar pelaku usaha gadai swasta untuk mendaftarkan dan segera mengurus perizinan usahanya ke OJK," tutur Slamet Wibowo disela Forum Komunikasi OJK dan Media, pada 40 perwakilan Jurnalis, bertajuk "Journalist Class Wilayah Kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri", di Hotel Kintamani, Sarangan, Magetan, Sabtu (9/9/2017).

Slamet menegaskan bagi pelaku usaha yang menjalankan usaha pergadaian wajib mendaftarkan ke OJK paling lambat dua tahun sejak ketentuan tersebut diundangkan atau atau maksimal pada 29 Juli 2018. Sedangkan untuk permohonan izin usahanya diajukan kepada OJK paling lambat 29 Juli 2019.

“Perusahaan gadai swasta yang telah beroperasi sebelum Peraturan OJK ini berlaku dan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Untuk mengajukan izin usaha, maka dapat mengajukan proses pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan tanda bukti terdaftar," ungkapnya.

Dikatakannya, apabila jangka waktu pengajuan izin berakhir, maka pihaknya telah bekerjasama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap perusahaan pergadaian yang menjalankan usaha tanpa izin dari OJK.

"Kami telah bekerjasama sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut ke rana hukum terhadap pemilik usaha gadai yang belum mendaftarkan dan melengkapi perizinan usahanya," tegasnya. 

Informasinya, hingga pertengahan Juli 2017, jumlah perusahaan gadai swasta sudah memiliki izin usaha baru 3 perusahaan dan usahanya berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Ditambahkan Slamet, terkait ketentuan bentuk badan hukum yang menjalankan usaha pergadaian yakni Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Menurutnya, untuk pengajuan izin usaha pergadaian lingkup Kabupaten atau Kota  minimal setoran modal senilai Rp 500.000.000. Sedangkan, setoran modal Rp 2, 5 milyar untuk perusahaan pergadaian yang memiliki wilayah usaha dilingkup provinsi.

“Modal dalam melakukan pendirian perusahaan pergadaian tidak sebesar pendirian bank. Intinya, hal ini merupakan bentuk dorongan untuk mempercepat program inklusi keuangan, pemerataan akses jasa keuangan hingga ke daerah, sehingga perusahaan pergadaian dapat tumbuh dan meningkatkan ekonomi masyarakat hingga lapisan bawah," jelas Slamet.

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help