Surya/

Berita Bisnis

LPS dan Kejati Jatim Sosialisasi Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

PKS ini mengatur antara lain pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain oleh Kejati Jatim kepada LPS

LPS dan Kejati Jatim Sosialisasi Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
surya/sugiharto
Ferdinan D Purba, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS (kanan) bersama Kepala Kejati Jatim, Maruli, disela sosialiasi PKS antara Kejaksaan dengan LPS, di Surabaya, Jumat (8/9/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Mulai Kamis (7/9/2017) hingga Sabtu (9/9/2016), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) mengadakan sosialisasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan yang digelar di Hotel JW Marriott itu, juga sebagai tindak lanjut dari PKS antara LPS dan Kejati Jatim yang ditandatangani pada tanggal 6 September 2017.

"Sementara PKS ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara LPS dan Jamdatun yang ditandatangani pada 26 April 2016," kata Ferdinan D Purba, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS, Jumat (8/9/2017).

Dalam PKS ini mengatur antara lain pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain oleh Kejati Jatim kepada LPS, dalam menghadapi permasalahan

Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Diharapkan dengan adanya PKS ini, kedua lembaga bisa saling bersinergi, terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam dan di luar pengadilan yang melibatkan LPS.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, E. S. Maruli Hutagalung, yang mewakili Kejati Jatim, menyatakan, pihaknya siap mendukung PKS yang sudah disepakati di pusat pada tahun 2016.

PKS itu juga merupakan peningkatan kerjasama dengan perpanjangan penandatanganan Kesepakatan Bersama yang berlaku hingga tiga tahun ke depan, antara Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichsan, dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Bambang Setyo Wahyudi, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Fauzi menyampaikan rasa gembiranya karena selama bekerjasama dengan Jamdatun, LPS merasakan manfaatnya terutama dalam penanganan masalah hukum atas asset-aset bank yang dilikuidasi.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya oleh Jamdatun sebagai Jaksa pengacara negara kepada LPS, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara dengan tujuan melakukan pemulihan atau penyelamatan keuangan/aset milik LPS.

Kesepakatan Bersama ini juga akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi LPS dan JAMDATUN.

Di samping itu, Kesepakatan Bersama ini akan meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Dalam menjalankan amanahnya untuk melakukan resolusi bank, permasalahan hukum yang dihadapi LPS dapat menjadi semakin berat dengan tingkat kompleksitas juga semakin tinggi. Oleh karena itu, kerjasama dengan JAMDATUN yang memiliki kompetensi terutama dalam hal pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum atas permasalahan yang dihadapi Negara, sangat membantu pelaksanaan tugas dan peran LPS sesuai Undang-Undang,” jelas Fauzi Iksan.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help