Surya/

Liputan Khusus

Laporan Khusus E-Tilang - Pengamat : Jangan Hanya Kejar Besaran Denda

POLRI, kejaksaan, dan perbankkan harus meneliti dan mengkaji ulang penerapan layanan e-tilang yang belum terlaksana secara praktis.

Laporan Khusus E-Tilang - Pengamat : Jangan Hanya Kejar Besaran Denda
tribunnews.com
Bambang Widodo Umar 

Penulis : Bambang Widodo Umar, Pengamat Kepolisian

POLRI, kejaksaan, dan perbankkan harus meneliti dan mengkaji ulang penerapan layanan e-tilang yang belum terlaksana secara praktis.

Pihak-pihak itu harus mencari tahu di mana letak hambatan-hambatannya. Apakah di aturannya, petunjuknya, wewenangnya, mekanisme atau koordinasinya. Sarana-prasananya, atau di mental alias profesionalitas aparatnya.

Penelitian untuk ini pun harus dilandasi pemikiran yang jernih dan niat yang benar-benar mengacu kepada kepentingan masyarakat.

Semua pihak tersebut jangan hanya mengejar denda materi yang fokusnya hanya untuk pemerintah saja.

Selain itu, sistem kontrol ke lembaga-lembaga yang terlibat harus ditingkatkan. Sehingga masyarakat tidak dibuat ribet, karena penerapan layanan oleh aparat yang hanya mengandalkan kekuasaan belaka.

(Baca: Laporan Khusus E-Tilang - Bagus Kaget Kena Tilang Rp 1,5 Juta)

Sistem e-tilang sebenarnya cukup efektif untuk menutup celah kecurangan oknum polisi di lapangan. Tapi itu jika penerapannya tidak berbelit-belit. Jika e-tilang justru berbelit-belit, jelas yang terjadi adalah ketidakefektifan.

Membahas soal nilai denda maksimal yang mencapai Rp 1,5 juta, prinsip dari penghukuman, terutama dalam mengenakan denda tilang adalah tumbuhnya disiplin atau kesadaran mayarakat dalam berlalu lintas. Jadi, seharusnya yang dikejar bukan nilai besaran denda.

Tapi, perlu diperhitungkan seberapa kemampuan rata-rata rakyat yang melanggar itu. Kalau sebagian besar tidak mampu, akibatnya nanti bisa jadi lahan "kongkalikong" antara pelanggar dengan aparat.

Selain itu, singkronisasi data antarlembaga harus ada yang mengontrol. Baik data dari bank, kepolisian, maupun kejaksaan. Data ketiganya harus sama dan itu harus dikontrol agar cepat ketahuan jika ada yang tak singkron. Kan ada Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan yang bisa mengontrol.

Saya melihat, razia-razia atau operasi tertib II itu cenderung mencari-cari kesalahan pengguna jalan. Bahkan ada yang sampai membuat macet lalu lintas.

Targetnya utamanya tampak bukan meningkatkan disiplin. Buktinya, di jalan-jalan, orang belum sepenuhnya patuh. Mereka hanya merasa takut saja kalau ada polisi. Kesadaran untuk tidak melanggar aturan belum benar-benar kuat atau tinggi.

(Baca: Laporan Khusus E-Tilang - Ingat, Slip Merah Sudah Tidak Berlaku!)

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help