Berita DPRD Surabaya

15 Dewan Tak Hadiri Dialog Kebangsaan juga Dilarang Hearing- Minun Latif: Niatnya Jaga Kekompakan

Komisi D pekan ini sudah menjadwalkan hearing membahas tentang BPJS bagi tenaga kontrak yang akan mengundang BPJS.

15 Dewan Tak Hadiri Dialog Kebangsaan juga Dilarang Hearing- Minun Latif: Niatnya Jaga Kekompakan
foto: istimewa
Minun Latif 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Tiga anggota dewan dan Komisi D kecewa atas skorsing oleh ketua dewan akibat tidak hadir dalam dialog kebangsaan bersama warga yang mendatangkan Cak Nun dan Kiai Kanjeng pekan lalu.

Sebab anggota dewan yang tidak datang dalam dialog tersebut tidak diizinkan untuk kunjungan kerja bahkan menggelar dengar pendapat yang membahas tentang kepentingan.

Hal itu terlihat di ruang Komisi D DPRD Kita Surabaya. Tiga orang anggota dewan yaitu Ketua Komisi D Agustin Polina, Wakil Ketua Komisi D Juanedi, dan anggota Komisi D Anugrah Ariyadi hadir ke kantor namun tanpa mengadakan kegiatan rapat maupun hearing.

Mereka tidak hanya dilarang ikut kunjungan kerja konsultasi ke luar kota, tapi juga dilarang mengadakan hearing.

Padahal Komisi D pekan ini sudah menjadwalkan hearing membahas tentang BPJS bagi tenaga kontrak yang akan mengundang BPJS.

"Hearing ini sebagai bentuk kepedulian kita tentang tenaga kerja kontrak Pemkot yang tenyata banyak yang belum menerima kartu ketenagakerjaan," kata Agustin.

Politisi PDIP ini menyebut padahal kartu BPJS Ketenagakerjaan sangat penting dipegang oleh pekerja kontrak tersebut. Saat terjadi kecelakaan mereka harus memegang kartu BPJS sehingga bisa diproses.

"Sebab Pemkot ada beberapa yang sudah membayarkan iuran BPJS ketenagakerjaan. Namun jumlahnya yang kartunya sudah dibagikan berapa kami tidak tahu, makanya kami ingin memanggil BPJS untuk mendapatkan data tersebut," kata wanita yang akrab disapa Titin ini.

Jika ada yang belum diserahkan BPJS harus berperan aktif jemput bola mengantarkan ke pemegang kartu. Bukan hanya menunggu saja.

Akan tetapi hearing yang sudah mereka rancang terpaksa gagal. Komisi D tidak diberi persetujuan pimpinan untuk menyelenggarakan hearing dengan alasan tidak kuorum.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help