Pemkot Surabaya

Risma Usut Batas Reklamasi Kenjeran Park - Gandeng BPN, Pemkot Minta Dilakukan Langkah seperti ini

Izin reklamasi Kenjeran Park disebut ada indikasi harus ada pembaharuan.

Risma Usut Batas Reklamasi Kenjeran Park - Gandeng BPN, Pemkot Minta Dilakukan Langkah seperti ini
surabaya.tribunnews.com/Fatimatuz Zahroh
Suasana rapat dengat pendapat tentang reklamasi di pantai timur Surabaya bersama Komisi C dan jajaran Pemkot, Selasa (11/7/2017) 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan melakukan langkah lebih lanjut terkait isu adanya tindakan reklamasi di Kenjeran Park.

Pihaknya akan meminta pihak terkait termasuk Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran terhadap lahan di kawasan pesisir Surabaya bagian timur tersebut.

"Saya belum dengar kalau itu reklamasi, tapi kita akan cek peta lahanya. Titik akhirnya di mana batas pantai di mana kita akan cek," ucap Risma, Selasa (15/8/2017).

Yang ia tahu Kenjeran Park memang memiliki izin untuk melakukan reklamasi dari pemerintah pusat. Namun, sudah sangat lama. Tepatnya tahun 2003 artinya sudah lebih dari sepuluh tahun dari sekarang.

"Kita juga akan lihat kondisi sekarang seperti apa. Sebab tanah oloran itu pasti ada setiap tahunnya. Seperti di kawasan mangrove Surabaya dulu lahan kita hanya 2.300 hektar, sekarang sudah jadi 2.800 hektar," kata Risma.

Pertambahan lahan itu adalah akibat dari adanya tanah oloran. Dan Pemkot sudah bekerja sama dengan BPN untuk melakukan penetapan bahwa tanah oloran adalah tanah negara.

Oleh Pemkot fungsinya tidak akan diubah, tetap digunakan sebagai kawasan mangrove untuk proteksi wilayah darat dari rob dan juga banjir.

Begitu juga dengan permasalahan yang ada di kawasan Kenjeran. Memang Pemkot diakui Risma tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin adanya reklamasi, namun pihaknya berhak untuk melakukan pengecekan dan pengukuran.

Di sisi lain Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Dewi Soeriyawati mengatakan izin reklamasi dari Kenjeran Park ada indikasi harus ada pembaharuan.

Terutama untuk up date kondisi lapangan di saat ini. Rencanaya BPN bersama dengan Pemkot akan turun ke lapangan untuk mengukur ulang patok batas di kawasan Surabaya Timur.

"Akan diukur di lapangan. Namun waktunya masih menunggu dari BPN," ucapnya.

Senada, Camat Bulak Suprayitno menuturkan sampai saat ini pengkuran ulang belum dilakukan oleh BPN. Akan tetapi ia menyebut adanya permasalahan reklamasi ini cukup membuat dirinya sempoyongan.

"Terutama saat kami melakukan penertiban bangunan liar warga yang dibangun dengan membangun petak-petak di laut. Mereka selalu merasa dibedakan saat Kenjeran Park semakin menjorok ke laut namun warga tidak diperkenankan untuk mendirikan rumah tinggal," kata Suprayitno.

Sebelumnya permasalahan reklamasi ini dibahas di DPRD Kota Surabaya. Mencuat adanya dugaan adanya reklamasi dilakukan oleh pengelola Kenjeran Park.

Saat ini luas lahan Kenjeran Park mencapai 100 hektar. Kini, pengelola sudah mengantongi izin reklamasi seluas 50 hektar.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help