Surya/
Home »

Bisnis

» Makro

Berita Ekonomi Bisnis

La Nyalla Kembali Terpilih Ketum DPD Gapeknas Jatim, Tiga Rekom ini segera Menjadi Perhatian

La Nyalla mengatakan bahwa Gapeknas sebagai wadah pengusaha bergerak di bidang jasa konstruksi, dihadapkan pada tuntutan peningkatan profesionalisme.

La Nyalla Kembali Terpilih Ketum DPD Gapeknas Jatim, Tiga Rekom ini segera Menjadi Perhatian
surya/sri handi lestari
La Nyalla Mahmud Mattalitti dilantik menjadi Ketua Gapeknas, Sabtu (12/8/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua Ketua Kamar dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Jawa Timur periode 2018 hingga 2022.
Pemilihan dilakukan saat Musyawarah Daerah (Musda) IV Gapeknas Jatim yang digelar di Surabaya, Sabtu (12/8/2017) petang.

Dalam sambutannya, La Nyalla mengatakan bahwa Gapeknas sebagai wadah pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, dihadapkan pada tuntutan peningkatan profesionalisme organisasi.

Salah satunya adalah dengan memberikan arah pada upaya penyehatan usaha Jasa Konstruksi melalui penyehatan struktur permodalan dan SDM yang handal, sehingga menghasilkan pekerjaan Jasa Konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

“Sepintas hal ini tidaklah menarik untuk dijadikan bahasan, namun perlu saya yakinkan bahwa hal ini sangat penting agar dapat bersaing. Hal ini juga tidak mudah, karena harus didukung oleh iklim usaha yang sehat sehingga mendorong peningkatan profesionalisme para anggotanya,” kata La Nyalla.

Organisasi juga harus mampu mendorong tumbuhnya budaya sertifikasi, baik dari segi perusahaan, manajemen maupun SDM atau keahlian, sehingga kinerja dan hasil atau produk pekerjaan konstruksi bisa terukur akuntabilitasnya.

“Hal ini sangat penting dalam rangka memasuki era persaingan bebas, yang semuanya diukur dengan kelengkapan sertifikasi,” tambahnya.

Dalam musda tersebut, ada tiga rekomendasi yang disampaikan, yang disiapkan untuk peningkatan organisasi.

Pertama, adanya penataan berbagai perangkat peraturan perundang - undangan baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang penataan pelayanan, pembinaan dan pengawasan sektor jasa konstruksi dapat disinergikan dengan kebutuhan pelaku usaha jasa konstruksi sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas usaha asa konstruksi, bukannya memperpanjang alur birokrasi dan terjadinya “high economy”.

Kedua, perlunya koordinasi semua stake holders yaitu lintas Asosiasi perusahaan dan Asosiasi profesi serta LPJK Nasional untuk merumuskan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Nasional, Instansi Pemerintah dan Swasta sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang ada sekarang.

Mengingat Perpres Nomor : 54/ 2010 yang berlaku sekarang ini, masih menggabungkan antara pengadaan barang dan Jasa Konstruksi, serta terdapat beberapa ketentuan yang tidak sejalan dengan penetapan.

Halaman
12
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help