Surya/

Berita Sidoarjo

Notaris Dituduh Bersalah - Terbitkan Perjanjian Jual Beli, 600 Warga 10 Tahun Tak Punya Sertifikat

Kejari menilai Rosidah berperan mengeluarkan dokumen untuk penjualan lahan 10 hektar yang di dalamnya ada lahan TKD Kedungsolo seluas 2,8 hektar.

Notaris Dituduh Bersalah - Terbitkan Perjanjian Jual Beli, 600 Warga 10 Tahun Tak Punya Sertifikat
surya/irwan syairwan
Penyidik Kejari Sidoarjo saat menggeledah kantor notaris Rosidah, Minggu (18/2/2017). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo menuntut hukuman 6,5 tahun kepada terdakwa kasus dugaan penggelapan tanah kas Desa (TKD) Kedungsolo, Porong, yaitu notaris Rosidah, Jumat (11/8/2017).

Kejari menilai Rosidah berperan mengeluarkan dokumen untuk penjualan lahan 10 hektar yang di dalamnya ada lahan TKD Kedungsolo seluas 2,8 hektar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wido Utomo mengatakan Rosidah dinilai melanggar hukum tatkala mengeluarkan surat ikatan jual beli (IJB) untuk pelepasan lahan bagi relokasi warga korban lumpur Lapindo dari Desa Renokenongo.

Di atas lahan itu sekarang berdiri Perumahan Renojoyo.

"Dari terbitnya IJB itu oleh terdakwa, sekarang berdiri perumahan yang berada di atas tanah negara," kata Wido.

Wido menuturkan tidak ada bukti apapun yang menyatakan pihak desa telah melepas TKD tersebut.
Namun, terbitnya IJB membuat perumahan yang saat ini dihuni sekitar 600 warga bisa dibangun yang dilakukan pengembang PT Gala Bumiperkasa.

Karena hal itu, warga yang sekarang menempati lahan dan bangunan yang ada di TKD tidak bisa mendapatkan sertifikatnya. Padahal, warga sudah tinggal selama hampir 10 tahun.

JPU menduga Rosidah telah mengetahui lahan TKD itu belum ada pelepasan, namun tetap menerbitkan IJB.

"Terdakwa Rosidah kami tuntut dengan Pasal 2 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Pidana," ujarnya.

Kuasa hukum Rosidah, Krisna Budi Cahyono, menyatakan dakwaan JPU dinilai prematur.

Halaman
12
Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help