Surya/

Berita Politik

Politik Uang Harusnya Tak Dilarang, Martono: Yang Dilarang Mahar Politik ke Partai, Mengapa?

"Kalau uang kandidat kepada partai, itu lebih pantas disebut praktek politik uang," tegas Martono.

Politik Uang Harusnya Tak Dilarang, Martono: Yang Dilarang  Mahar Politik ke Partai, Mengapa?
surya/bobby constantine koloway (Bobby)
Martono 

SURYA.co.id | SURBAYA - Pengunaan politik uang di pilkada telah dilarang. Larangan tersebut telah tertuang dalam UU No 10 tahun 2016, perubahan UU Nomor 8 tahun 2015.

Namun nyatanya, acap kali praktek ini masih ditemukan hampir di seluruh daerah penyelenggara pilkada.

Potensi praktik politik uang di Jatim, misalnya. Berdasarkan hasil survei Surabaya Survei Centre (SSC) yang dirilis Juli lalu, mayoritas masyarakat di Jatim masih akan menerima uang pemberian dari kandidat calon. Bahkan, angka penerima ini mencapai 96,2 persen.

Menariknya, praktik politik uang ini sejatinya tak selalu memengaruhi hasil di pilkada. \

Hal ini dibuktikan dari hasil survei yang menyebut bahwa 48,90 persen masyarakat akan menerima uang dari kandidat, namun tidak akan mengubah pikiran yang telah ditetapkan.

Bahkan, 32,30 persen masyarakat yang menerima uang itu justru tak akan memilih kandidat yang melakukan praktik politik uang.

Alasannya, kandidat yang memberikan uang dianggap akan melakukan korupsi demi mengembalikan modal di pencalonan.

Oleh karena itulah, pengamat politik dari Universitas Surabaya Martono menyebut bahwa praktik pemberian uang kepada pemilih seharusnya tak dilarang.

Selain tak berpengaruh banyak di pilkada, hal tersebut (politik uang) merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak lama.

"Tak hanya di pilgub saja. Pemilihan kepala desa pun sangat lazim apabila kandidat memberikan uang kepada pemiih. Bahkan, sudah ada sejak dulu. Kalau zaman dulu bisa dalam bentuk makanan," ungkap Martono.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help