Surya/

Berita Surabaya

Komnas HAM Selidiki Pelanggaran HAM soal Isu Dukun Santet di Banyuwangi, Polda: Kapolresnya Pensiun

"Kami ingin menyelidiki peristiwa itu dengan mandat Undang undang 26/2000," ujar Nurkhoiron.

Komnas HAM Selidiki Pelanggaran HAM soal Isu Dukun Santet di Banyuwangi, Polda: Kapolresnya Pensiun
surya/sutono
Wakil Ketua Komnas HAM Nurkhoiron (kiri) dalam sebuah acara di Jombang.

SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Ketua Komnas HAM, M Nurkhoiron datang ke Ditreskrimum Polda Jatim guna koordinasi menyelidiki pelanggaran HAM.

Khususnya peristiwa yang terjadi tahun 1998 dan 1999 terkait pembantaian dukun santet dan Ninja di Banyuwangi, Kamis (10/8/2017).

"Kami koordinasi dengan kapolda untuk menjelaskan mandat Komnas HAM. Karena kami ingin menyelidiki peristiwa itu dengan mandat Undang undang 26/2000," ujar Nurkhoiron saat keluar dari Gedung Ditreskrimum Polda Jatim.

Langkah yang dilakukan itu untuk melihat berbagai dugaan peristiwa pelanggaran HAM. Dalam penyelidikan itu tidak serta merta melakukan penyelidikan seorang diri. Ia menginginkan Polda Jatim bisa seirama dengan Komnas HAM.

"Kami perlu kulo nuwon (permisi) ke kapolda. Karena butuh koordinasi dengan jajaran Polda Jatim. Tentu kami nanti turun ke masing-masing Polres untuk minta bantuan mengumpulkan data yang sudah pernah ditangani oleh masing-masing Polres di Banyuwangi dan Jember," ujarnya.

Komnas HAM sebenarnya ingin tahu proses hukum yang telah dilangsungkan pada pelaku pembantaian itu. Untuk menguak itu, pihaknya memerlukan data pendukung untuk membantu penyidikan yang dilakukan Komnas HAM.

"Untuk peristiwa orang-orang yang dulu diduga dukun santet kemudian dibantai dan dibunuh menjadi korban di Banyuwangi dan Jember, sudah diproses secara hukum sesuai dengan kewenangan kepolisian. Kami butuh data itu sebagai bahan untuk melengkapi dokumen penyelidikan Komnas HAM," terang Nurkhoiron.

Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Agung Yudha Wibowo, mengaku siap membantu kinerja Komnas HAM.

“Tugas kami hanya membantu. Maka apa yang dibutuhkan akan kami berikan. Itu pun kalau ada. Kasus ini sudah cukup lama. Penyidiknya saja sudah banyak yang pensiun. Begitu juga kapolresnya pada waktu itu,” tandas Agung Yudha.

Penulis: Anas Miftakhudin
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help