Surya/

Road to Election

NPHD Pilkada Belum Ditandatangani, KPUD Jatim Tunda Tahapan Sosialisasi

KPUD Jatim belum bisa memulai tahapan sosialisasi Pilkada karena hingga kini Nota Perjanjian Hibah Daerah belum ditandatangai Pemprov Jatim.

NPHD Pilkada Belum Ditandatangani, KPUD Jatim Tunda Tahapan Sosialisasi
surya/sutono
Ketua KPU Jatim Eko Sasmito memberikan keterangan terkati kasus Dja'far di Jombang, Rabu (29/4/2015). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) hingga saat ini belum berani menetapkan detail proses penyelenggaraan pilkada. Termasuk, proses awal pilkada berupa sosialisasi.

Sebab, hingga saat ini Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi sumber pendanaan oleh KPU Jatim belum juga ditandatangani oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim.

Berdasarkan penjelasan Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, seharusnya, tahapan pilkada Jatim, dilaksanakan sejak Juli lalu.

Namun, karena proses pencairan anggaran oleh pemrov yang belum juga turun, KPU akhirnya menunda tahapan awal ini.

"Untuk tahapan awal ini berupa sosialisasi di internal KPU di 38 kabupaten dan kota. Untuk (sosialisasi) keluarnya, terpaksa kami tunda, karena masih menunggu anggaran dari daerah," kata Eko kepada Surya, Selasa (8/8/2017).

Selama ini, menurut Eko, untuk kegiatan KPU, pihaknya masih menggunakan angaran internal yang bersumber dari pusat.

Padahal, untuk tahapan di pilkad daerah, seharusnya sudah menggunakan anggaran daerah.

"Diantaranya, untuk mengundang pengurus di 38 kabupaten kota kan juga perlu anggaran. Untuk sementara, kami menggunakan anggaran kami sendiri," lanjutnya.

Ia berharap, dalam waktu dekat, Gubernur Jatim, Soekarwo, dapat segera menandatangani NPHD tersebut.

Sebab, bulan depan KPUD Jatim menargetkan dapat segera merekrut panitia pemungutan suara di tingkat daerah.

Halaman
12
Tags
NPHD
KPU
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help