Berita Surabaya

Parliament Watch Jawa Timur Desak Kejari Surabaya Usut Penyelewengan Dana Jasmas

"Ada yang fiktif, ada juga yang memang sesungguhnya. Kadang lembaganya sudah benar namun nominalnya tidak sama antara yang dibelanjakan dengan...

Parliament Watch Jawa Timur Desak Kejari Surabaya Usut Penyelewengan Dana Jasmas
surya/fatimatuz zahroh
Suasana Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Surabaya, Jumat (24/2/2017). 

SURYA.co.id I SURABAYA - Parliament Watch Jawa Timur meminta Kejaksaan Negeri Surabaya mengusut tuntas adanya penyelewengan dana hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas) yang diduga melibatkan sejumlah nama anggota DPRD Kota Surabaya.

Ketua Parliament Watch Umar Solahuddin mengatakan penyalahgunaan dana hibah bukanlah fenomena baru.

"Sebelumnya juga sudah ada beberapa kasus yang menyangkut anggota dewan dalam penyaluran dana hibah. Yang menjadi persoalan adalah sering tidak ada transparansi dalam penyaluran dama jasmas," ucap Umar pada Surya, Minggu (6/8/2017).

Menurutnya, yang menjadi sorotan dan sering menjadi modus penyelewengan adalah lembaga yang menerima, dan lembaga yang mengadakan barang yang diajukan warga.

"Ada yang fiktif, ada juga yang memang sesungguhnya. Kadang lembaganya sudah benar namun nominalnya tidak sama antara yang dibelanjakan dengan yang dicairkan oleh Pemkot," ucapnya.

Ia berharap agar Kejaksaan Negeri Surabaya mengusut hingga tuntas kasus penyelewengan dana hibah yang kini sedang diproses. Baik jasmas tahun 2014, maupun tahun 2016 yang penyelewengannya mencapai Rp 12 miliar.

"Dan yang harus diawasi masyarakat juga adalah jangan sampai momen ini menjadi kesempatan adanya barter politik antara kejaksaan dan pelaku penyimpangan dana hibah. Hukum harus berproses dengan benar," tandasnya.

Di sisi lain ia juga meminta agar momen ini menjadi momen evaluasi bagi Pemkot. Terutama dalam pengawasan realisasi penyaluran dana hibah jasmas.

Sedangkan untuk lembaga DPRD Kota Surabaya, menurutnya Badan Kehormatan harus mulai turun. Misalnya mengecek nama-nama yang tersangkut dalam penyelewengan dana hibah jasmas.

"Badan Kehormatan dewan dan partai yang bersangkutan harus melakukan investigasi temuan dari kejaksaan tersebut. Sebab adanya penyelewengan ini juga bisa mencederai kepercayaan masyarakat pada partai tertentu," pungkasnya.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Musahadah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved