Siap-siap, SPP SMA dan SMK Terancam Naik. ini Penyebabnya

Wali Murid SMA dan SMK tampaknya harus berpikir untuk mengencangkan ikat pinggang. Sebab, tarikan SPP terancam bakal naik. Ini alasannya...

Penulis: Sulvi Sofiana | Editor: Eben Haezer Panca
Surabaya.tribunnews.com/Sulvi Sofiana
(Arsip) Rapat Koordinasi MKKS Se-Jatim dalam menyiapkan peralihan wewenang SMA/SMK di Kantor Dinas Pendidikan Jatim, (13/10/2016) 

SURYA.co.id | SURABAYA – Tahun ajaran baru telah dimulai, SMA/SMK mulai menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

RKAS ini disusun untuk menentukan besaran anggaran yang akan dilakukan dengan kegiatan sekolah dalam satu tahun. RKAS ini juga menentukan besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang harus dibayarkan wali murid tiap bulannya.

Berdasarkan Surat Edaran nomor 420/71/101/2017, gubernur Jatim telah mengeluarkan besaran SPP harus diterapkan sekolah berdasarkan Kota/Kabupaten masing-masing. Sayangnya, besaran SPP yang ditentukan menurut sekolah belum sesuai dengan banyaknya anggaran yang dibutuhkan sekolah.

Kepala SMAN 21, Yatno Yuwarno menjelaskan belum menarik SPP siswa sejak tahun ajaran baru dimulai. Pihaknya masih menyusun RKAS untuk menentukan besaran SPP yang akan ditarik.

“Kelas 10 saja belum ada penarikan SPP bulan Juli. Masih mau rapat MKKS SMA, menyangkut RKAS,” jelasnya ketika dikonfirmasi SURYA.co.id, Jumat (4/8/2017).

Dikatakannya, rapat MKKS akan menyamakan standar pengeluaran yang dilakukan sekolah. Misalkan dalam penentuan honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sebab, honor GTT/PTT belum bisa diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akibat tidak adanya SK dari Gubernur .

“Kalau dilihat secara RKAS SPP yang kami butuhkan lebih dari SE gubernur. Di SE besaran SMA di Surabaya Rp 150.000, sedangkan hitungan RKAS bisa sampai 250 ribu,” jelasnya.

Hingga saat ini pihaknya mengungkapkan belum menentukan besaran pasti untuk SPP. Untuk mendapat izin penarikan SPP yang rasional, ia berencana memangkas sejumlah kegiatan. Dan jika ada kegiatan yang memang mendesak bisa menggunakan dana berdasarkan kesepakatan komite.

“Kalau buku yang wajib disediakan pemerintah ada buku paket K13, cuma sampai hari ini belum ada. Jadi ya kalau sisw amau beli dipersilahkan, sedangkan kalau LKS diserahkan ke guru, kalau mau beli ya dipersilahkan asal nggak maksa,” pungkasnya.

Belum adanya putusan besaran kenaikan SPP dari SE yang dentukan juga diungkapkan kepala Musyawarah Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri, Khoiril Anwar. Dikatakannya, tiap sekolah belum mengumpulkan RKAS untuk dikaji bersama dalam penentuan poin yang distandarkan.

“Saya juga belum menarik SPP untuk Agustus, kalau Juli sudah saya tarik RP 150.000.Buat Agustus ada pertimbangan RKAS dan masih dihitung, disesuaikan dengan jumlah siswa, tahun lalu dengan sekarang kan beda,” terang kepala SMAN 15 ini.

Terkait kemungkinan besaran kenaikan SPP ia juga enggan mengungkapkannya. Pasalnya pihak Dinas Pendidikan (Dindik) juga belum menjelaskan batas kenaikan SPP yang diizinkan.

“LKS dan paket, ada koperasi yang jual ya sifatnya toko. Ada uang ada barang. Mudah- mudahan nggak sampai Agustus kami sudah menentukan besaran SPP ,” ujarnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved