Road to Election

Setahun Menuju Pilgub 2018, Waspadai Buzzer Politik

Menjelang Pilkada Jatim yang akan berlangsung tahun depan, perlu diwaspadai kehadiran buzzer-buzzer politik.

Setahun Menuju Pilgub 2018, Waspadai Buzzer Politik
ist
ilustrasi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Setahun menjelang perhelatan pilkada serentak 2018, suhu politik Jatim mulai menghangat dengan maraknya pemberitaan kontestasi pilgub diberbagai media massa.

Tak hanya melalui media konvensional, media sosial belakangan juga menjadi primadona baru dalam mempopulerkan tokoh politik saat ini.

Namun, menurut pengamat politik dari Universitas Trunojoyo, Surokim Abdusssalam, informasi melalui media tersebut rentan konflik, jika penyelenggara pemilu tidak mengantisipasi efek negatif penggunaan media sosial yang masif.

Berbagai pemberitaan tak benar cepat dan tak terkendali dalam kegiatan pemilu. Hal ini dibuktikan dengan perhelatan pilkada di DKI Jakarta. Sekaligus, bisa merembet ke Jatim.

"Media sosial dalam konteks pilkada serentak saat ini rentan disalahgunakan. Kekhawatiran terbesar saya adalah penggunaan media ini oleh kelompok kelompok profesional baik oleh buzzer politik maupun oleh pasukan sosmed yang bergerak khusus karena diorder untuk itu," kata Surokim kepada Surya, Selasa (1/8/2017).

Menurutnya, potensi konflik dan gesekan akibat benturan kebencian sara mudah disulut oleh kerja kelompok ini.

"Sebab, menjalankan peran sebagai "political entrepreneur", kelompok ini memang ditugaskan untuk membangun opini dengan menghalalkan segala cara. Termasuk membenturkan konflik dan kebencian melalui media sosial" ungkap Surokim Abdusssalam, dosen komunikasi politik Universitas Trunojoyo ini.

Komodifikasi informasi pilkada oleh kelompok ini patut diwaspadai karena dilakukan dengan sengaja dan profesional. Hal ini dilakukan guna meningkatkan elektabilitas kandidat. Di sisi lain, perangkat aturan terkait penggunaan media sosial dan juga etika media selama ini masih belum cukup mampu mengantisipasi operasi kelompok ini.

"KPU Sebagai leading sektor penyelenggaran pemilu perlu kembali memformulasikan aturan yg tegas terhadap operasi kelompok profesional ini agar pemilu semakin bermartabat. Jelas orientasi mereka hanya sekadar memenangkan pemilu tanpa sedikitpun berpikir membangun peradaban unggul dan virtue pemilu demokratis, itu berbahaya" tambah peneliti Surabaya Survey Center ini.

Surokim mengawatirkan, masyarakat Jawa Timur yang selama ini dikenal harmonis bisa jadi akan seperti Jakarta jika tidak ada langkah antisipasi serius terkait hal ini.

"Kendati harmonis dan adem ayem, hal ini bisa menyulut permusuhan yang sekaligus menganggu keamanan dan stabilitas wilayah," tambahnya.

Sekadar diketahui berdasar hasil survey SSC periode Juni 2017, mayoritas masyarakat Jatim (83,4 persen) tidak menginginkan polarisasi konflik seperti di Jakarta terjadi di Jawa Timur. Sementara 4,2 persen menjawab biasa saja dan hanya 2,8 persen menjawab nyaman. Sedangkan sisanya 9,6 persen tidak menjawab.

Berdasarkan hasil survei pula, konflik dikawatirkan akan menciptakan rasa permusuhan antarsesama sebanyak (45,6 persen), merusak persatuan dan kebersamaan sebanyak (38,2 persen), dan membuat saling tidak percaya (10,8 persen), serta akan membuat rakyat akan menjadi korban (5,4 persen). 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved