Surya/

Bambang Irianto, Mantan Walikota Madiun Dituntut 9 Tahun

Mantan wali kota Madiun yang terjerat kasus korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang, dituntut 9 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dari KPK.

Bambang Irianto, Mantan Walikota Madiun Dituntut 9 Tahun
surabaya.tribunnews.com/Anas Miftakhudin
Sidang pembacaan tuntutan terhadap mantan wali kota Madiun, Bambang Irianto, Selasa (1/8/2017) di Pengadilan Tipikor Surabaya. 

SURYA.co.id | MADIUN - Mantan Wali kota Madiun, Bambang Irianto yang menjadi terdakwa dalam dugaan korupsi, gratifikasi dan pencucian uang, dituntut 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (1/8/2017).

Surat tuntutan terdakwa yang cukup tebal itu dibacakan secara bergantian oleh jaksa dari KPK karena memakan waktu sekitar 3 jam. Selama pembacaan surat tuntutan yang tebalnya mencapai 300 halaman itu, terdakwa terlihat beberapa kali menggelengkan kepala dan kebanyakan menundukkan wajah. Sasekali terdakwa Bambang Irianto mengarahkan penglihatannya ke tim kuasa hukum yang mendampingi.

Sesuai tuntutan yang ada, terdakwa terbukti secara sah melanggar dakwaan kesatu pasal 12 huruf 1 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dakwaan kedua, melanggar pasal 21B UU Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

Terdakwa juga terbukti melanggar dakwaan ketiga yakni melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang tindak pidana dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

"Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan," tutur Jaksa Fitroh Rohcahyanto SH.

Pertimbangan tuntutan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi. Sementara hal-hal yang meringankan terdakwa adalah sopan selama persidangan dan terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Dalam kasus ini, Bambang Irianto didakwa JPU KPK terkait dugaan korupsi Pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBKM) tahun 2009-2012. Terdakwa juga diduga menerima gratifikasi terkait perkara yang sama senilai Rp 50 miliar yang diterimanya dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Madiun dan pengusaha.

Selain itu uang yang diterima Bambang juga berkaitan dengan honor pegawai, perizinan, juga hal-hal lain yang diduga diperoleh secara tidak sah. Pada 17 Februari 2017, terdakwa juga ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Bambang diduga membelanjakan, mentransfer, memindahkan, dan menyamarkan uang hasil korupsinya ke dalam beberapa aset pribadi diri dan keluarganya.

Dalam sidang sebelumnya, JPU mengahadirkan lima saksi kunci yakni Drs Maedi, Sekda Pemkot Madiun; Kepala Dinas PU, Trubus; Kepala DPPKAD (2014-2016), Rusdianto; PPTK proyek Pasar Baru, Effendi Hadi Waluyo; kuasa Direksi PT Lince Romali Raya (LRR), Bery Simson.

Kelima saksi itu memberi keterangan terkait penerimaan uang dan pengelolaan uang hasil dugaan korupsi yang dilakukan terdakwa. Intinya, saksi menyebut peran atau andil terdakwa Bambang Irianto dalam pembangunan proyek Pasar Baru Madiun.

Bahkan saksi Trubus selaku Kepala Dinas PU dalam sidang menyebut keterlibatan anak terdakwa yakni Boni Laksmana dalam proyek Pasar Madiun. Boni turut menyediakan material saat pembangunan Pasar Baru Madiun.

Saksi Trubus juga pernah menanyakan ke Musa (DPO selaku kuasa Direksi PT LRR) kenapa mengambil pasir ke Boni bukan ke suplier lain. Menurut keterangan Musa, Musa dipaksa wali kota agar membeli pasir dan cor kolom di Boni (anak terdakwa). Padahal harganya lebih mahal dari suplier lain.

Kadis PU Kota Madiun, Trubus juga menyebut jika pembangunan Pasar Besar Madiun yang menjadi konseptor adalah terdakwa. Mulai penentuan dibangunnya kolam renang di tengah-tengah pasar tradisional.

Sementara itu anggota tim Jaksa KPK Feby Dwiyandospendy usai persidangan mengatakan, terdakwa dianggap menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai wali kota Madiun.

Selama menjabat, terdakwa beberapa kali menerima uang dari pihak lain yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi terkait jabatan, terdakwa dengan nilai total Rp 59,7 miliar. 

Penulis: Anas Miftakhudin
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help