DPRD Gresik akan Kepras Anggaran Tak Jelas Peruntukannya, Contohnya seperti ini

SURYA.co.id | GRESIK - DPRD Gresik akan mengepras anggaran yang tidak jelas keperuntukannya. Hal itu akan dilakukan saat rapat perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (PAPBD) 2017.

Pengeprasan anggaran itu karena banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mencapai target pendapatan.

Di antara dari dinas perijinan pada sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ( BPHTB) dan izin gangguan (HO). Dari dinas perhubungan yang dihapusnya peraturan parkir berlangganan.

"Devisit anggaran salah satunya karena regulasi yang tidak dihapus oleh pusat. Hal itu seluruh pendapatan d asli daerah menurun," kata Ketua DPRD Gresik, usai pres konferens, Senin (31/7/2017).

Sementara dalam Paripurna pertanggungjawaban APBD 2016 beberapa fraksi mulai fraksi Golkar, PKB, PPP, Demokrat, PDIP dan Gerindra meminta agar Pemkab Gresik tegas terhadap pegawai negeri sipil yang bekerja tidak sungguh-sungguh untuk diberi sanksi sebab sudah dianggarkan untuk intesif.

Selain itu, terkait anggaran, Pemkab Gresik juga diminta agar badan usaha milik daerah (BUMD) yang sudah produktif agar segera menyetorkan ke dinas pendapatan pengelolaan dan keuangan asli daerah (DPPKAD). Seperti BUMD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Tirta yang sudah mendapatkan laba sebesar Rp 9 miliar agar menyetorkan sebagian pendapatannya ke Pemkab Gresik.

"Dengan tidak dicapainya pendapatan asli daerah, sebagai bukti OPD tidak maksimal, maka pada tahun depan harus dimaksimalkan," kata Ida Astutik, perwakilan Fraksi Partai Demokrat.