Surya/

Berita DPRD Surabaya

Wakil Ketua Tak Setuju Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Dihitung 26 Hari Kerja, ini Alasannya

"Nanti sistemnya pimpinan akan tetap diberi fasilitas mobil dinas, sedangkan anggota dalam bentuk tunjangan transportasi,” jelas Dharmawan.

Wakil Ketua Tak Setuju Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Dihitung 26 Hari Kerja, ini Alasannya
dya ayu wulansari
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Aden Darmawan. 

SURYA.CO.ID | SURABAYA – Anggaran tunjangan transportasi untuk anggota DPRD kota Surabaya kini mulai dibahas dalam penyusunan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) peruabahan APBD tahun 2017.

Pembahasan ini mulai dilakukan angaran badan anggaran DPRD Kota Surabaya bersama tim anggaran Pemkot Surabaya.

“Pembahasan di perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2017. Jelas nanti dimasukkan ke PAK. Namun saat ini kan masih menungggu peraturan menteri untuk PP No 18 Tahun 2017 yang sudah disahkan,” ucap Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dharmawan, Senin (17/7/2017).

Ia menyebutkan, saat ini belum diketahui untuk nominal dan masih ditelitii oleh Pemkot dengan melakukan appraisal di lapangan.

Meski begitu politisi Partai Gerindra ini menegaskan tunjangan transportasi ini hanya berlaku untuk anggota dan bukan untuk pimpinan.

“Sebab untuk mobil dinas atau pinjam pakai untuk pimpinan dewan sudah melekat dengan jabatan. Jadi nanti sistemnya pimpinan akan tetap diberi fasilitas mobil dinas, sedangkan anggota dalam bentuk tunjangan transportasi,” jelas pria yang akrab disapa Aden ini.

Lebih lanjut ia menyebutkan, ia kurang sepakat saat Ketua Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Kota Surabaya menyebutkan bahwa nilai tunjangan transportasi bisa mencapai Rp 15 juta per bulan.

Menurut Aden angka tersebut terlalu besar jika asusmsikan harga sewa mobil Innova dalam sehari addalah Rp 500 ribbu sampai Rp 600 ribu per harinya dan dikalikan masa kerja aktif anggota dewan.

“Kalau dikali 26 hari tentu itu tidak fair. Padahal dalam satu pekan itu anggota dewan tidak full lima hari. Karena ada waktu kunjungan kerja antara tiga sampai empat hari. Ya tidak bisa dihitung bulat 26 hari,” ucap Aden.

Menurutnya, Pemkot harus menghitung hari efektif dewan yang sebenarnya. Jika memang masuk kerja ke kantor DPRD hanya dua hari atau tiga hari setelah dipotong kunjungan kerja, maka nilai itulah yang diberikan untuk tunjangan tranportasi.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help