Surya/

Berita Surabaya

Mengapa Tiga Pasar di Surabaya yang Sudah Beku Izinnya Masih Jualan?

TAK BERIZIN: Izin usaha pengelolaan pasar rakyat (IUP2R) untuk Pasar Tanjungsari No 76, Pasar Tanjungsari No 36 dan juga Pasar Dupak Rukun No 103.

Mengapa Tiga Pasar di Surabaya yang Sudah Beku Izinnya Masih Jualan?
surya/fatimatuz zahroh
Pedagang Pasar Tanjung Sari masih beroperasi seperti biasa, Kamis (11/5/2017). Pedagang merasa terganggu dengan adanya kabar bahwa pasar mereka akan digusur karena tidak memiliki izin. 

SURYA.co.id | SURABAYA – Masih beroperasinya tiga pasar yang sudah dibekukan izinnya oleh Dinas Perdagangan membuat Komisi DPRD Kota Surabaya heran. Pasalnya jika izinnya sudah dibekukan artinya operasional di tiga pasar tersebut tidak lagi diperbolehkan lantaran izin tidak berlaku.

Wakil Komisi B DPRD Kota Surabaya Tri Didik Adiono mengatakan, pihaknya siap melakukan pemanggilan pada Dinas Perdagangan dan juga Satpol PP lantaran tiga pasar yang sudah dibekukan izinnya namun masih melakukan kegiatan operasional jual beli secara normal.

“Kami akan tinjau ke lapangan kenapa pasarnya masih buka. Dan juga meminta penjelasan ke dinas terkait, terutama Satpol PP kenapa hingga saat ini pasar masih beroperasi,” ucap Didik, sabtu (15/7/2017).

Sebagaimana diberitakan sebelumya, izin usaha pengelolaan pasar rakyat (IUP2R) tiga pasar untuk Pasar Tanjungsari No 76, Pasar Tanjungsari No 36 dan juga Pasar Dupak Rukun No 103 telah diterbitkan surat pembekuaan izinnya pada Kamis (13/7/2017). Namun berdasarkan pantauan Surya, tiga pasar tersebut masih melangsungkan jual beli sebagaimana biasanya.

“Berdasarkan aturan usaha bisa dijalankan saat izinnya sudah ada dan resmi ditertbikan dinas terkait di Kota Surabaya. Nah ini sekarang kondisinya izinnya sudah dibekukan. Artinya dia suddah tidak diberi izin untuk melakukan usaha jual beli di sana,” kata politisi PDIP ini.

Tidak hanya itu, adanya pasar grosir di tengah kota dianggap akan merusak sistem perddagangan di Surabaya dan mematikan pasar induk yang ada di pinggiran kota yaitu di Romokalisari. Tidak hanya itu, sebagaimana tata kota Surabaya, pasar eceran saja yang boleh ada di tengah kota.

Sebab jika pasar grosir ada di tengah kota, maka akan ada persaingan tidak sehat. Dan juga tidak baik untuk pasar tradisional yang menjual barang dengan harga eceran.

“Yang disayangkan mengapa Satpol PP tidak langsung turun untuk menghentikan aktivitas jual beli di sana. Beberapa kali kalau ditanya dalam forum hearing katanya hanya menunggu bantib (bantuan penertiban) padahal jelas di sini ada pelenggaran. Izin IUP2R nya adalah pasar ecceran tapi jualnya dalam grosiran,” tandasnya.

Oleh sebab itu dalam waktu dekat Komisi B akan memanggil SKPD terkait untuk membahas pelanggaran izin tiga pasar yang sudah dibekukan iziznnya oleh Dinas Perdagangan. Komisi B juga berencana untuk turun di lapangan untuk mengecek kondidi yang ada di tiga pasar tersebut.

Di sisi lain, Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan sampai saat ini pihaknya masih belum menerima tembusan untuk adanya pembekuan di tiga pasar tersebut. Bahkan Irvan menyebutkan bahwa pembekuan tiga pasar itu baru ia ketahui dari media saja.

“Saya sendiri belum tahu tentang pembekuan tiga pasar itu. Saya baru tahu dari media. Sebab kalau resminya kami belum menerima surat tembusan pembekuan tiga pasar itu,” ucap Irvan yang dikonfirmasi sore ini.

Sebab jika Satpol PP akan melakukan tindakan tentu juga harus ada prosedur. Termasuk jika langkah yang perlu dilakukan adalah penertiban tiga pasar yang melanggar izin tetap berjualan.

“Sepertinya masih harus komunikasi dulu dengan Dinas Perdagangan kalau sudah dibekukan itu apa memang masih boleh atau tidak. Tapi yang jelas sampai saat ini kami belum terima surat tembusan maupun surat bantib dari Dinas Perdagangan,” ucapnya. Sehingga belum bisa melakukan tindakan di lapangan.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Pedagangan Kota Surabaya M Sultoni menyebutkan surat pembekuan itu sudah diterbitkan Kamis sore. Dan itu dilayangkan langsung ke tiga pasar tersebut. Pihaknya mengakui bahwa belum ada surat permohonan bantib ke Satpol PP. “Kami mengikuti perda saja. Bantip itu bisa kita terbitkan setelah menerbitkan surat pembekuan. Setelah 14 hari,” komentarnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help