Surya/

Pendaftar Panwas Kabupaten/Kota se-Jatim Mencapai 1.511 Orang

PANWASLU: Para pendaftar diwajibkan untuk mengikuti ujian tulis. Di tahap kedua ini, dari tiap daerah akan diambil 12 orang.

Pendaftar Panwas Kabupaten/Kota se-Jatim Mencapai 1.511 Orang
bobby koloway
Suasana pertemuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim dengan anggota DPR RI, Zainuddin Amali dan Fandi Utomo, Sabtu (15/7/2107) di kantor Bawaslu Jatim. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pendaftar komisioner Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kabupaten kota membludak. Tak tanggung-tanggung, jumlah peserta yang mengikuti seleksi awal ini mencapai 1.511 orang yang tersebar di 38 kabupaten maupun kota di Jawa Timur.

Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Jatim, Sufiyanto, jumlah pendaftar tersebut bahkan melebihi jumlah pendaftar di provinsi lain.

"Minimal pendaftar di tiap kabupaten atau kota adalah 12 orang. Kalau tidak mencapai jumlah minimal, maka masa pendaftaran harus diperpanjang. Alhamdulillah, untuk Jatim melebihi jumlah minimal. Jatim memang menjadi yang terbanyak dibanding daerah lain," ujar Sufi di hadapan wartawan, Sabtu (15/7/2017).

Tak hanya dari sisi kuantitas, peningkatan tersebut, menurut Sufi, juga ada pada aspek kuantitas. Hal ini terlihat dari portofolio masing-masing pendaftar yang menyertakan gelar sarjana hingga master. "Bahkan, tak sedikit pula yang menyertakan pengalaman sebagai anggota KPU," lanjutnya.

Dari total jumlah tersebut, paserta pendaftaran akan mengikuti beberapa tahapan penjaringan. Pertama, adalah tahap seleksi kelengkapan berkas administratif. "Untuk tahap pertama tersebut, kami telah menyaring sekitar 1300-an pendaftar. Mereka dinyatakan lolos ke tahap berikutnya," ujarnya.

Di tahap berikutnya, para pendaftar diwajibkan untuk mengikuti ujian tulis. Di tahap kedua ini, dari tiap daerah akan diambil 12 orang. Saat ini proses seleksi telah mencapai tahap ini.

Nantinya, dari kedua belas nama ini, akan dipilih enam terbaik melalui ujian wawancara. Berikutnya, dari enam nama tersebut akan dipilih 3 komisioner tetap dan tiga komisioner cadangan. "Kami targetkan akhir bulan mendatang, komisioner panwaslu di 38 kabupaten maupun kota telah terpilih," pungkasnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Fandi Utomo, yang datang pada proses penjaringan tersebut, mendorong tiap komisioner panwaslu yang terpilih nantinya untuk tak hanya paham peraturan pemilu berdasar UU, namun juga peraturan soal hukum sengketa.

Setidaknya, ada tiga hal yang harus diketahui oleh komisioner. Yakni, Pengaturan sengketa pencalonan, pengaturan sengketa proses, dan pengaturan Sengketa hasil. "Komisioner harus memahami sengketa hukum karena nantinya Panwaslu memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut. Berdasarkan peraturan yang baru, proses sengketa cukup diselesaikan oleh Panwas," papar anggota Pansus RUU pemilu ini.

Tak hanya itu, Panwaslu kedepannya juga akan beralih tetap dan berubah nama menjadi Bawaslu Kota dan kabupaten dengan masa kerja lima tahun. "Untuk saat ini proses penjaringan memang masih menggunakan peraturan lama, namun kami tengah merumuskan penyesuaian agar komisioner yang terpilih bisa diterapkan di peraturan yang baru. Sehingga, tak perlu lagi ada proses seleksi," lanjut politisi Demokrat asal Surabaya ini.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali, yang turut hadir pada sidak tersebut, berharap proses seleksi tersebut bisa melahirkan pengawas yang kompeten. Sebab, selama ini Jatim menjadi salah satu contoh keberhasilan pemilu secara nasional.

"Saya optimis komisioner yang terpilih nantinya benar-benar berkualitas. Kami mendukung proses ini untuk mewujudkan pemilu maupun pilkada di Jatim yang benar-benar bermartabat," ujar politisi Golkar ini di tempat yang sama. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help