Surya/

Berita Surabaya

Ini Berbagai Alasan Pedagang Enggan Berjualan di PIOS

“Saya nggak betah jualan di sana, asalnya Surabaya, jualannya di Osowilangun. Jauh, dan pembelinya juga dari Surabaya."

Ini Berbagai Alasan Pedagang Enggan Berjualan di PIOS
surya/fatimatuz zahro
Pedagang Pasar Dupak Rukun No 103 masih berjualan dengan grosir seperti biasa, meski izin pasar ini telah dibekukan, Jumat (14/7/2017). 

SURYA.CO.ID | SURABAYA – Pedagang di Pasar Dupak Rukun menyayangkan kebijakan Pemetintah Kota Surabaya yang membekukan izin usaha pengelolaan pasar rakyat (IUP2R) tiga pasar yang ada di Surabaya. Yaitu Pasar Tanjungsari No 76, Pasar Tanjungsari Np 36, dan Pasar Dupak Rukun No 103.

Salah satu pedagang di Pasar Dupak Rukun, Saiful, mengatakan, ia sempat satu tahun berjualan di Pasar Indup Osowilangun Surabaya (PIOS). Di sana lokasinya terlalu jauh dan terpencil. Kesulitan akses dan juga jarak tempuh yang jauh menjadi faktor utama kendala berjualan di sana.

“Saya nggak betah jualan di sana, asalnya Surabaya, jualannya di Osowilangun. Jauh, dan pembelinya juga dari Surabaya, kalau ke sana juga mereka mengeluh,” ucap Saiful, Jumat (14/7/2017).

Tidak hanya itu, di sana juga jauh dari bank, dan fasilitas penunjang lainnya. Hal ini membuat pedagang tidak fleksibel dan kurang nyaman. Terlebih di sana juga sepi pembeli. Rata-rata pembeli juga malas untuk menempuh jarak yang jauh di ujung Kota Surabaya. Dan jalan menuju kesana juga jauh dan berbahaya.

“Kalau di dalam kita ada, kenapa harus mencari yang aksesnya rumit dan penuh kesulitan,” ucapnya.

Lebih lanjut, pedagang buah salak dan jeruk ini menyebut Pemkot kurang adil jika hanya mengakomodir pedagang di PIOS saja. Sebab, sebagaimana warga Surabaya yang juga penjual buah, mereka hanya hanya ingin tempat yang nyaman dan aman untuk berjualan.

“Surabaya sampai saat ini belum memiliki Pasar Induk. Saat ini hanya ada pasar induk itupun dikelola sama swasta. Biayanya mahal. Kami hanya ingin pemkot membangunkan pasar induk di lokasi strategis bukan di pinggiran kota,” ucapnya.

Tiddak hanya itu, Saiful menyebutkan, ia saat ini memilih keluar dari PIOS juga lantaran di sana sepi pembeli. Ia lebih memilih berjualan di Pasar Dupak Rukun meski harganya lebih mahal dibandingkan dengan berjualan di PIOS.

“Di sini per rit atau per mobil L300 saya harus bayar Rp 120 ribu. Tinggal mengalikan saja. Kalau misalnya ada pasar induk yang lokasinya strategis pastinya lebih murah, dan pasti banyak yang mau menempati,” ucapnya.

Dayat, pedagang lain di Pasar Dupak Rukun, juga mengatakan hal yang serupa. Permsalahan persaingan akan terus ada, selama Pemkot tidak menempuh jalan tengah dengan membanngunkan Pasar Induk dimana semua pedagang bisa masuk, fasilitas ada dan terjamin.

“Kami juga tiddak mau kalau harus digusur. Kalau pasar ini ditutup lalu kami harus berjualan di mana. Kalau berjualan di pinggiran jalan juga akan digusur Satpol PP, di PIOS pun sepi pembeli lantaran jauh dari terbatasnya akses, seharusnya Pemkot juga memikirkan hal tersebut,” ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perdagangan Mohammad Sultoni mengatakan surat pembekuan IUP2R sudah dilayangkan pada Kamis (13/7/2017) sore. Dengan adanya surat tersebut maka praktis izin pengelolaan pasar di tiga titik pasar tersebut sudah tidak berlaku. “Suratnya kami kirim kamis sore,” ucapnnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Edy Rachmat mengatakan Pemkot harus tegas menindak pasar eceran yang berjualan grosir yang masih beroperasi. Sebab jika pasar eceran terus berjualan di tengah kota, maka akan membuat mati peddagang di pasar tradisional yang kecil.

“Kasihan dong pasarinduk yang sudah mengikuti izin dengan berjualan di pinggiran kota ternyata haruus mati karena ada pedagang yang melanggar. Karena izin sudah dibekukan harusnya mereka tidak bisa berjualan,” ucapnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help