Berita Sumenep Madura

Bupati Bantah Sekda Sumenep Mundur, tetapi hanya Lakukan Hal ini

"Pak Sekda memang sudah bisa mengajukan MPP-nya, karena Batas Umur Pensiun (BUP) beliau per 1 Juli 2018."

Bupati Bantah Sekda Sumenep Mundur, tetapi hanya Lakukan Hal ini
surya/mohammad Rivai
Sekda Hadie Soetarto 

SURYA.co.id | SUMENEP - Berita mundurnya Sekdakab Sumenep, Hadie Soetarto dibantah oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim.

Dia menampik pernyataan mundur dari jabatan Sekda, bahkan dia menjamin Sekdakab Sumenep tetap Hadie Soetarto sampai batas masa pensiun 2018.

" Jadi pernyataan mundur itu tidak benar, tolong itu dicatat. Tapi sedang mengurus Masa Persiapan Pensiunnya ( MPP ), catat itu," ujar Bupati Busyro Karim ketika ditemui usai menghadiri Diklatpim IV di SKD, Kecamatan Batuan, Sumenep, Rabu (13/7/2017).

Hal yang sama dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Pemkab Sumenep, R Titik Suryati.

Menurutnya Sekdakab Sumenep, Hadie Soetarto, memang mengajukan permohonan akan mengambil MPP-nya alias pensiun bukan mengundurkan diri dan saat ini pengajuan tersebut masih di Bupati Busyro Karim dan belum mendapat persetujuan dari Bupati.

"Pak Sekda memang sudah bisa mengajukan MPP-nya, karena Batas Umur Pensiun (BUP) beliau per 1 Juli 2018. Dan sesuai aturan, satu tahun sebelum BUP itu, pegawai negeri bisa mengajukan pensiun atau MPP," kata R Titik Suryati, Rabu (11/7/2017).

Tidak hanya itu, lanjut Titik, panggilan akrabnya, selain pengajuan MPP ke Bupati dan mendapat persetujuan dari Bupati, setelah itu masih disampaikan lagi ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk diproses lebih lanjut.

"Baru setelah itu, jika sudah proses pengajuan MPP selesai diproses, seseorang sudah bisa menggunakan MPP-nya," lanjutnya.

Lebih tegas Titik menyebutkan, MPP merupakan periode waktu yang diberikan kepada PNS selama satu tahun menjelang masa pensiun dengan tujuan untuk memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan persiapan menjelang masa pensiun.

Selama MPP seorang PNS diberikan kebebasan dari tugas dan pekerjaan yang biasanya dilakukan. PNS tersebut bebas dari tugas-tugas dengan tetap menerima haknya berupa gaji pokok beserta tunjangan istri dan anak secara penuh.

"MPP bersifat pilihan, artinya seorang pegawai bisa mengambil kebijakan MPP atau pun tidak tergantung PNS tersebut," tegasnya.

Namun, Surya.co.id mencoba kembali mendatangi rumah dinas Sekda di Jalan Imam Bonjol Sumenep, tapi kosong, lalu mendatangi rumah pribadi di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep dan berhasil menemui Sekdakab Hadie Soetarto.

Atok, panggilan akrabya, ketika ditanya tentang pengunduran dirinya sebagai Sekda, tidak begitu jelas menjawabnya.

"Saya masih masuk kantor kog. Tadi saya juga masuk dan besok juga masuk, banyak surat-surat yang perlu ditandatangani," katanya singkat.

Ditanya tentang tidak menempatinya lagi rumah dinas, Atok hanya tersenyum. Ia malah mengalihkan ke soal rumah lamanya yang barang-barangnya semalam diangkut, Sekda yang sudah tiga tahun menjabat ini mengatakan kalau rumah tidak ditempati banyak rusak.

Penulis: Moh Rivai
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help