Surya/

Ngopi Bareng Gus Ipul

Jaminan Kesehatan Inklusif

TULISAN KE-20 GUS IPUL: Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Timut membuat program Pos Kesehatan Desa.

Jaminan Kesehatan Inklusif
SURYA
Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 

Kebijakan jaminan kesehatan nasional yang diwujudkan dalam program BPJS dan Kartu Indonesia Sehat merupakan terobosan dalam kebijakan kesehatan Negara.

Program tersebut adalah bukti nyata dari kehadiran Negara untuk menjamin kebutuhan dasar bagi warga negaranya akan pelayanan kesehatan. Namun sebaik apapun kebijakan dibuat, tetap akan memiliki lubang ketika diimplementasikan.

Seperti halnya Jaminan Kesehatan Nasional, didalamnya masih ada masyarakat yang belum dijangkau oleh pelayanan kesehatan. Sekedar melakukan kritik bukanlah tindakan yang elok, terlebih pelayanan kesehatan sifatnya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan, karena menyangkut keselamatan warga.

Berangkat dari beberapa kelemahan yang ada, Pemprov Jatim telah menginisiasi kebijakan jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program ini lahir semata ditujukan untuk melengkapi program Jaminan Kesehatan Nasional. Mengingat adanya masyarakat miskin dan tidak mampu dari golongan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum dapat mengakses program Jaminan Kesehatan Nasional. Tidak terintegrasinya golongan masyarakat tersebut seringkali karena kendala persyaratan administratif, yakni identitas kependudukan (KTP). Golongan masyarakat yang tidak tercover JKN inilah yang disasar oleh Jamkesda.

Saya memaknai peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sebagai; pertama, usaha untuk memperluas calon penerima manfaat pelayanan kesehatan. Kedua, upaya menyediakan layanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat penerimanya. Sebagai contoh, pemerintah Jatim telah membuat kebijakan terkait dengan regionalisasi rujukan pelayanan kesehatan. Melalui SK Gubernur No. 118/359/KPTS/013/2015, ditetapkan bahwa regionalisasi sistem rujukan di Jawa Timur dibagi kedalam delapan regional, sbb: 1). RSU Dr Saiful Anwar Malang; 2). RSU Haji Surabaya; 3). RSUD Ibnu Sina Gresik; 4). RSUD Sidoarjo; 5). RSUD Jombang; 6). RSUD Iskak Tulung Agung; 7). RSU Dr Soedono Madiun; 8). RSUD Dr Soebandi Jember. Masing-masing menjadi Pusat Rujukan untuk daerah-daerah sekitarnya.

Kendatipun demikian, menjadi percuma jika biaya berobat sudah murah bahkan gratis, akan tetapi untuk mengaksesnya masih membutuhkan biaya yang besar karena lokasinya jauh dari rumah penerima manfaat. Langkah berikutnya adalah menaikan tipe RSUD yang menjadi rujukan menjadi tipe B dan A, lengkap dengan fasilitas yang memadai, dokter spesialis, dan tenaga medis yang kompeten.

Untuk wilayah Madura, pemerintah memberikan perhatian terkait ketiadaan RSUD yang bertipe A untuk melayani warga Madura. Pada tahun 2016 pemerintah Jatim mengubah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rumah Sakit Paru yang ada di Pamekasan, menjadi RSUD bertipe A. RSUD tersebut akan memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan mulai dari Pamekasan, Sumenep, Bangkalan dan Sampang.

Lebih dari itu, Jamkesda memiliki dasar pemikiran memberikan jaminan kesehatan inklusif. Negara harus hadir dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya. Kebutuhan untuk menerobos sekat kelas dan segmentasi masyarakat tidak bisa ditolak. Inklusifitas dari Jamkesda juga terlihat dari kelompok masyarakat yang dijangkaunya, antara lain; masyarakat miskin, masyarakat yang dalam situasi khusus (gelandangan, tahanan, penghuni panti), masyarakat pengidap penyakit khusus (kusta, sakit jiwa, cuci darah, thalassemia, gizi buruk, AIDS, dsb).

Selain itu Jamkesda juga memasukan seniman dalam kepesertaan Jamkesda. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah Jatim untuk para seniman dan pelaku kebudayaan. Kebijakan Jamkesda ini sudah ditetapkan dalam Pergub Nomor 35 Tahun 2016.

Akses pelayanan kesehatan yang memudahkan masyarakat juga menjadi syarat jaminan kesehatan inklusif. Maka untuk kedepannya kita perlu untuk membangun sistem rujukan yang efektif di Jawa Timur, agar pelayanan kesehatan bisa diterima dengan baik dan optimal oleh masyarakat.

Halaman
123
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help