Surya/

Berita Surabaya

Soroti PPDB Jatim, Indonesian Civil Right Watch Buka Posko Pengaduan

Kami mengapresiasi website yang cukup detail dalam PPDB ini. Sayangnya peraturan yang diterapkan dalam PPDB banyak berubah hanya dengan pemberitahuan

Soroti PPDB Jatim, Indonesian Civil Right Watch Buka Posko Pengaduan
ICRW
Indonesian Civil Right Watch (ICRW) 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pelaksanaan seleksi penerimaan siswa yang dikenal dengan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) untuk SMA/ SMK yang saat ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi menuai kontroversi dengan berganti gantinya kebijakan.

Seperti terjadi di Jawa Timur tentang pengumuman pemberlakuan zonasi, pengumuman penambahan nilai 12,5 bagi siswa yang berdomisili di zonasi, dan pendaftaran PPDB untuk pemenuhan pagu yang bebas zonasi.

Hal ini menjadi perhatian Indonesian Civil Right Watch (ICRW) yang selama ini melakukan advokasi pada kebijakan publik memberi perhatian pada dunia pendidikan.

Dikatakan Arif Budi Santoso, Wakil Kepala Divisi Advokasi ICRW, kebijakan yang diterapkan dalam PPDB banyak yang di luar petunjuk teknis sehingga memunculkan kesan tanpa perencanaan yang matang dan mudah sekali berubah ubah.

“Kami mengapresiasi website yang cukup detail dalam PPDB ini. Sayangnya peraturan yang diterapkan dalam PPDB banyak berubah hanya dengan pemberitahuan sosial media, tidak ada bentuk tertulis dan di publikasi secara pasti di website resmi,” uujar pria yang baru menuntaskan pendidikannya di Inggris ini kepada SURYA.co.id, Sabtu (8/7/2017).

Masyarakat, lanjutnya, selama ini juga tidak memiliki wadah atas keluhan terhadap jalannya PPDB. Bahkan banyak yang telah menjadi korban dari tidak baiknya sosialisasi aturan yang dilaksanakan. Ia memisalkan orangtua yang akhirnya kehilangan peluang mendaftar sekolah dengan kualitas bagus akibat kebijakan yang belum disosialisasikan dengan baik.

“Makanya kami membuka website aduan terkait pendidikan, mulai dari PPDB hingga pungutan yang mungkin terjadi akibat minimnya anggaran pendidikan pada sekolah,” ujarnya.

Didik Prasetiyono, Kepala Divisi Advokasi ICRW menambahkan prediksi aduan akan bermunculan usai jadwal daftar ulang selama 2 hari yang diberikan Dindik Jatim akan bermunculan keluhan masyarakat.

Melalui website posko-pengaduan.icrwatch.org, Didik mengungkapkan akan menerima segala jenis keluhan. Keluhan ini akan digolongkan menjadi keluhan khusus atau umum untuk dilakukan advokasi.

“Kami dibantu sekitar 40 orang dari organisasi GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional lndonesia (GMNl) ) yang kemudian membantu pengecekan email aduan tiap hari,”jelas pria yang juga komisaris PT SIER ini.

Halaman
12
Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help