Surya/

Pemkot Surabaya Ragu-ragu Serahkan Mobil Dinas Anggota DPRD, Ini Alasannya

Meski sudah dibeli Pemkot Surabaya, mobil-mobil dinas untuk anggota DPRD Surabaya belum diserahkan sampai kini. Pemkot masih ragu. Ini alasannya...

Pemkot Surabaya Ragu-ragu Serahkan Mobil Dinas Anggota DPRD, Ini Alasannya
surabaya.tribunnews.com/Fatimatuz Zahroh
Mobil dinas yang telah dibeli Pemkot Surabaya untuk anggota DPRD Surabaya 

SURYA.co.id | SURABAYA – Meski sebanyak 46 unit mobil dinas baru yang rencananya akan dipergunakan untuk operasional anggota DPRD Kota Surabaya sudah dibeli Pemkot, nyatanya hingga saat ini mobil gres tersebut belum bisa diserahterimakan. 

Sampai saat ini, Pemkot masih sangsi untuk segera menyalurkan mobil pinjam pakai itu kepada para wakil rakyat.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati mengatakan, sebelum lebaran pihaknya sudah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Yang dikonsultasikan adalah PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Kami sudah ke Jakarta untuk melakukan konsultasi. Infonya draft peraturan menteri terkait PP itu sudah ada, namun sampai saat ini kami belum bisa meminta datanya,” ucap Ira, Rabu (5/7/2017).

Ia menyebutkan, dalam konsultasi ke Jakarta tersebut, pihaknya turut menanyakan bagaiamna implementasi PP tersebut. Terutama untuk penambahan item tunjangan transportasi untuk anggota dewan.

Selama ini, untuk operasional anggota DPRD, pemkot memberikan fasilitas dalam bentuk mobil pinjam pakai atau mobil dinas. Sedangkan dalam PP tersebut disebutkan bahwa fasilitas yang diberikan adalah tunjangan, alias berupa uang tunai.

“Harusnya memang ada Permendagrinya dulu. Makanya kami ini juga sedang menunggu. Tapi kemarin saat kami konsultasi masih belum maksimal lantaran berbarengan dengan ratusan daerah yang lain. Jadi kami akan konsultasi lagi,” tutur Ira.

Termasuk menanyakan apakah bisa jika tunjangan transportasi itu tetap diberikan dalam bentuk kendaraan. Artinya dilakukan penukaran, jika sudah dalam mobil tidak dapat tunjangan dan sebaliknya. Namun pihaknya mengaku masih menunggu untuk konsultasi lanjutan.

Lebih lanjut, ia berharap Permendagri sebagai turunan PP No 18 Tahun 2017 itu bisa turun segera. Terutama sebelum pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) atas APBD 2017.

“Kami berharapnya bisa keluar sebelum PAK. Jadi kalaupun memang ada tunjangan transportasi nanti bisa kami masukkan anggarannya dalam PAK. Setelah itu juga bisa dimasukkan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) untuk PABD tahun 2018,” kata Ira.

Sedangkan untuk besaran tunjangannya disampaikan Ira dimungkinkan bisa dalam bentuk klasifikasi jenis kabupaten kotanya. Apakah masuk kota A, B, atau C. Namun hal ini masih akan dibahas lebih lanjut.

Di sisi lain, Sekkota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, pemkot masih mencari aman dengan mencari legalitas aturan lebih dahulu. Sehingga pihaknya akan meminta Bagian Hukum untuk melakukan konsultasi lanjutan. Dan selama aturan belum jelas, mobil dinas yang sudah dibeli tidak akan difungsikan lebih dulu. 

“Tapi yang jelas kendaraan itu tidak akan muspro. Kita akan gunakan untuk pemkot kan juga bisa,” kata Hendro.

Namun hal itu dikatakan Hendro masih belum dilakukan lantaran masih dipastikan aturannya dulu. Agar pemkot tidak melakukan kesalahan. Sejauh ini 46 unit kendaraan bermerk Innova tersebut masih diparkir di belakang Balai Kota Surabaya dan sudah dipasangi plat nomor kendaaan.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help