Surya/

Pemkot Surabaya

Pemkot Mulai Godog Perda tentang Pengganti Mobil Dinas Anggota Dewan, begini Acuannya

“Kalau tunjangan perumahan di kota Surabaya kan sudah ada. Nah yang transportasi ini belum," ujar Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya ira Tursilowati

Pemkot Mulai Godog Perda tentang Pengganti Mobil Dinas Anggota Dewan, begini Acuannya
surabaya.tribunnews.com/Fatimatuz Zahroh
Kabag Hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilowati (kanan)dalam sebuah kesempatan. 

SURYA.CO.ID | SURABAYA – Selain menunggu Peraturan Menteri untuk turunan hukum PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Kota Surabaya kini menyiapkan peraturan daerah.

Pasalnya, penggarapan perda ini akan dilakukan paralel dengan menunggu Permendagri.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya ira Tursilowati, Rabu (5/7/2017). Ia menyebutkan, sebagaimana dalam PP tersebut di pasal 17 ayat 6, ke depan anggota dewan akan diberikan fasilitas untuk tunjangan transportasi.

Tunjangan itu belum ada cantolan hukumnya dalam perda, sehingga harus dibuatkan perda Kota Surabaya tenntang tunjangan transportasi.

“Kalau tunjangan perumahan di kota Surabaya kan sudah ada. Nah yang transportasi ini belum. Makanya kita siapkan sembari parallel dengan adanya permendagri, supatya bisa cepat,” ucap Ira.

Wanita berjilbab ini menegaskkan, dalam PP No 17 Tahun 2018 memang tidak disebutkan berapa besaran tunjangan tranportasi yang diberikan. Lantaran besarannya akan diatur dalam Pewali. Dan perwali ini membutuhkan Perda.

“Besarannya kemungkinan seperti tunjangan perumahan yang kita tentukan dengan cara appraisal. Jadi nanti dihitung nilai sewa mobil atau kendaraan di Surabaya berapa itu besar tunjangan transportasinya,” ucap Ira.

Hitungannya nanti dalam bulanan. Namun tidak 30 hari penuh. Melainkan hari efektif kerja anggota dewan dalam satu bulan.

Besaran itu dikalikan harga sewa mobil, dan dijadikan acuan pemberian tunjangan transportasi anggota dewan.

Lebih lanjut, perda ini dikatakan Ira sudah dibicarakan dengan DPRD Kota Surabaya. Dan ini akan masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun 2017 dengan inisiasi dari anggota dewan.

“Akan mulai dimasukkan ke Badan Pembuat Peraturan Daerah Jumat minggu ini. Bentuknya nanti inisiasi dari dewan, jadi dewan yang memasukkan,” ucap Ira.

Rancangan perda tentang tunjangan transportasi ini akan disusulkan bersama empat perda yang juga disusulkan oleh pemkot. Di antaranya tentang rancangan penghapusan perda rumah dinas, perda tentang SK-RK, dan perubahan tentang perda ketentraman dan ketertiban umum.

Lalu jika sudah ada tunjangan tranportasi maka anggota dewan tidak akan mendapatkan mobil dinas, Ira menolak menjelaskan lebih jauh.

“Kalau soal mobilnya mungkin nanti tanyanya ke Bagian Perlengkapan, tapi ya tetap tunggu aturan dulu,” pungkas Ira.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help