Surya/

Berita Surabaya

VIDEO - Kebijakan Penambahan Poin Zonasi PPDB SMA Dicabut, Ini Penjelasannya

Sistem point ini akan diterapkan tahun depan, sehingga masyarakat diharapkan lebih menyiapkan diri.

SURYA.co.id | SURABAYA - Kebijakan penambahan poin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dicabut.

Kebijakan yang sempat disosialisasikan melalui akun Facebook Kepala Dinas Pendidikan (Dindik), Saiful Rachman, Senin (19/6/2017) telah menuai lebih dari 1.300 tanggapan netizen.

“Mencermati dinamika serta arahan Gubemur Jawa Timur dan masyarakat serta pemerhati pendidikan yang menginginkan kondisi Jawa Timur kondusif, maka kami akan menunda pelaksanaan Sistem Point yang rencanakan diterapkan pada PPDB Online Tahun 2017,”jelasnya di kantor Dindik Jatim,Genteng Kali, Rabu (21/6/2017).

Dikatakannya, sistem point ini akan diterapkan tahun depan, sehingga masyarakat diharapkan lebih menyiapkan diri.

Dengan demikian Dindik Jatim kembali menggunakan sistem PPDB untuk jenjang SMA dengan berbasis Kartu Keluarga (KK) dan Nilai Ujian Nasional (UN).

“Padahal sistem ini akan memberi kesempatan cukup luas pada masyarakat yang akan mendaftarkan anaknya ke jenjang SMA untuk diterima di zona masing-masing. Ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, khususnya Pasal 15, ayat 1 dan ayat 2,” jelasnya.

Ia memaparkan dalam ayat 1 sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pada ayat 2 juga menjelaskan domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keiuarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebeium pelaksanaan PPDB.

“Dengan demikian semua sekolah pasti dapat siswa, selama ini kalau orang Surabaya nyerbunya ke kompleks saja. SMAN 6 saja untuk mitra warga nggak ada yang daftar,”jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mengubah zonasi di Kota Surabaya. Yaitu dengan menempatkan Kecamatan Sawahan yang sebelumnya dalam Zona 3 dipindah dalam Zona 2 mendekati SMAN 21 yang berada dalam 1 kecamatan.

Kepala UPT Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, Ema Sumiarti menambahkan, aturan ini akan disosialisasikan melalui website dan sekolah.

Termasuk penambahan kuota luar kota bagi 4 SMA yang letaknya berdekatan dengan Kabupaten Malang untuk menampung siswa yang tempat tinggalnya terlalu jauh dengan zonasi di dalam Kabupaten Malang.

"Ya hanya di sekolah pilihan, 5 sekolah itu saja yang kuota luar kotanya nambah. Kalau mau daftar di SMAN 3 yang letaknya di tengah kota ya tidak bisa,"tegasnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help