Surya/

Ngopi Bareng Gus Ipul

Pembangunan di Tengah Penyeimbangan Ekologi

TULISAN KE-18 GUS IPUL: Jalan tengahnya adalah pembangunan yang berparadigma ekologi sehingga daya dukung lingkungan harus dilibatkan.

Pembangunan di Tengah Penyeimbangan Ekologi
SURYA
Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 

Dalam upaya membangun sebuah kawasan, baik industri atau pemukiman, hal yang tidak dapat dihindari adalah adanya perubahan lanskap lingkungan. Secara langsung berpotensi menganggu dan dalam derajat tertentu, bisa mengancam kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup. Dibutuhkan kebijakan yang akomodatif terhadap usaha untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan bisa meminimalisir tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Lantas, bagaimana menyiasati atau mengakomodasi pembangun tetap dilakukan tanpa mengabaikan pentingnya lingkungan hidup? Saya mempunyai konsepsi tentang politik ekologi dalam pembangunan di Jatim. Tentu saja tujuannya adalah menciptakan harmoni dalam pengorganisasian ruang dalam hubungan antar sesama, mencipta ruang ekonomi, budaya, sosial dan politik.

Melakukan perekayasaan lanskap lingkungan tentu memiliki dampak, bagaimanapun juga alam yang sudah terjamah oleh tangan kreatif manusia telah kehilangan sifat alamiahnya. Keseimbangan ekologis menjadi terganggu dan mengancam keberlangsungan ekosistem. Pada titik ini pembangunan seolah-olah tidak kompatibel dengan ekologi, dan pilihan menjadi tertutup; melakukan pembangunan dengan segala bentuk dampak negatifnya, atau menjaga kealamian ekologi dengan menunda pembangunan. Di sisi lain kebutuhan manusia atas ruang tidak bisa ditunda.

Perlindungan terhadap ekologi adalah hal yang mutlak kita lakukan sebagai khalifah di dunia ini. Karena fitrah manusia diciptakan Allah sebagai sebaik-baik mahkluk untuk menjadi pemimpin dan memelihara Bumi. Maka jalan yang terbaik adalah memilih jalan tengah yakni melakukan pembangunan yang berparadigma ekologi, sehingga daya dukung lingkungan harus dilibatkan dalam analisis perencanaan pembangunan.

Pengalaman 9 tahun terakhir memperlihatkan kemajuan upaya pemerintah dalam penegakan regulasi yang mengontrol tingkat pencemaran. Dalam kasus menekan tingkat pencemaran sungai misalnya, tahun 2009 tercatat BOD sebesar 5.6 dan COD nya 19.28 dan pada pada tahun 2016 menurun menjadi BOD (4.52) dan COD (12.11).

Usaha pertambangan merupakan bentuk usaha yang rentan menyebabkan kerusakan lingkungan, untuk itu sebisa mungkin Jawa TImur menekan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), di tahun 2012 jumlah IUP 378, kita tekan menjadi 347 di tahun 2016.

Kondisi darurat lingkungan di Jawa Timur juga terkait dengan limbah B3. Industri di jawa Timur menghasilkan limbah B3 rata-rata 19,4 juta ton pertahun (Ecoton, 2014).

Penyumbang limbah B3 terbesar di Jatim terutama Industri yang ada di daerah Gresik, Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan. Upaya memecahkan problem tersebut adalah Pemerintah Provinsi Jatim memprioritaskan pembangunan Pabrik Pengolahan Limbah B3. Lokasi pabrik tersebut akan bertempat di Mojokerto dengan menempati lahan 50 hektar lahan. Targetnya tahun 2018 dapat memperoleh ijin dari Menteri Lingkungan Hidup.

Krisis ekologi juga bisa memicu konflik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan investor, masyarakat dengan pemerintah, bahkan bisa memicu konflik pemerintah dengan pemerintah. Seperti yang terjadi antara Kota Batu dengan Kota Malang. Potensi konflik tersebut dipicu adanya keinginan Kota Batu untuk menghentikan pasokan air untuk Kota Malang. Keinginan itu dikarenakan kebutuhan akan air yang meningkat di Kota Batu, seiring dengan ekspansi industri pariwisata yang pesat.

Pencemaran air juga menjadi perhatian bagi kami, salah satunya adalah pencemaran sungai Brantas. Enam anak sungai Brantas yang ada di Kota Batu tak layak konsumsi akibat pencemaran limbah rumah tangga dan perhotelan (KLH Batu). Sedangkan aliran sungai Brantas yang dari Jombang dan Mojokerto juga dalam kondisi tercemar, riset yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat Ecoton menemukan kandungan esterogenik yang tinggi pada air sungai Brantas. Kandungan esterogenik yang tinggi bisa mengganggu kesehatan reproduksi, pemicu kanker, dan mutasi gen.

Halaman
12
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help