Surya/

Berita Surabaya

Dibully Ramai-ramai, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dianggap Curang Gara-gara Kebijakan ini

Kebijakan ini Hanya Dibuat 2 Minggu Sebelum PPDB Online Dibuka. Seorang Netizen Menyebutnya "MENGERIKAN".

Dibully Ramai-ramai, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dianggap Curang Gara-gara Kebijakan ini
surya/ahmad zaimul haq
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Saiful Rachman. 

SURYA.co.id - Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman menjadi bahan bullyan sejumlah netizen gara-gara menerapkan kebijakan baru dalam pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SLTA  jalur online yang dimulai tanggal 3 Juli 2017 mendatang.

Di sistem baru ini, siswa yang mendaftar akan ditambahkan poin 12,5 jika memilih sekolah yang masuk dalam zona asalnya.

"Poin 12,5 didapatkan dari selisih nilai tertinggi di Jawa Timur dengan nilai maksimalnya, yakni nilai tertinggi adalah 387.5," tulis Saiful dalam status di akun Facebook nya, Senin (19/6/2017) malam.

Menurut Saiful, dengan metode ini, calon peserta didik akan mendapatkan keuntungan jika memilih sekolah dalam zonanya, sehingga akan mendorong pemilihan sekolah dalam satu zona.

Sedangkan untuk peserta didik yang punya nilai tinggi masih memiliki kebebasan untuk memilih sekolah.

"Dengan metode ini diharapkan terjadi pemerataan kualitas pendidikan dan tidak menumpuk pada satu sekolah. Semoga dengan metode ini diharapkan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa," tulisnya.

Selama 14 jam status ini diunggah telah dibagikan 107 kali dan direspon sebanyak 259. 

Umumnya, netizen menyesalkan kebijakan yang dibuat mendadak dan dinilai tidak adil. 

"Wah, bapak kok curang ya. Padahal kita sdh berusaha keras belajar dan jujur dalam ujian. Sekarang malah bapak yg berbuat curang. Menambah nilai sebagian murid yg lain kan sama saja dg kasih contekan buat mereka seharga nilai 12,5 atau setara dengan 5 soal mat/ipa. Itu nilai yg cukup besar lho pak. Dalam sebaran un surabaya, nilai 0,5 saja bisa ada 25-50 anak yg mengisi. Maaf jika salah kata" tulis akun Ilham Fauzan Rahman.

Lalu akun  Sudibyo Glendoh menulis: 'Ini kebijakan yang mengerikan. Karena makna dalam zona tidak mesti dekat dengan tempat tinggal, jika kebijakan ini dipaksakan, ada wsrga dari wilayah tertentu akan berpikir untuk menggabungkan wilayahnya dengan kota atau kabupaten yang punya SMAnya lebih dekat dengan tempat tinggalnya'.

Halaman
12
Penulis: Musahadah
Editor: Musahadah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help