Surya/

Berita Politik

Begini Tanggapan Politisi Jatim atas Tingginya Toleransi Masyarakat terhdap Politik Uang

Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari, banyak politisi menganggap bahwa politik uang atau money politics sering disalahartikan sebagai political cost

Begini Tanggapan Politisi Jatim atas Tingginya Toleransi Masyarakat terhdap Politik Uang
surya/bobby constantine koloway (Bobby)
Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari 

SURYA.co.id | SURABAYA - Beberapa politisi di Jatim mengatakan, masih toleransi terhadap politik uang di masyarakat menjadi tugas besar bagi partai untuk mengedukasi masyarakat terkai hal itu.

Menurut Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari, banyak politisi menganggap bahwa politik uang atau money politics sering disalahartikan sebagai political cost. Padahal, keduanya mempunyai arti berbeda.

Dia menjelaskan, political cost mempunyai makna yang lebih wajar dibandingkan dengan money politics. Sebab, political cosh dikeluarkan untuk kegiatan politik yang sifatnya terjadwal.

Contohnya adalah biaya saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Uang untuk saksi adalah salah satu bentuk political cosh. Uang yang dikeluarkan sifatnya wajar. Sebab, tanpa adanya saksi, pemilu besar kemungkinan tak terselenggara dengan baik. Selain itu, untuk menjadi saksi, orang juga terkadang tak mau, tanpa adanya uang dari calon," kata Untari.

"Political cosh itu juga besar. Misalnya saja untuk membayar saksi di 83 ribu TPS di seluruh Jawa Timur. Sudah berapa itu totalnya," ujar ketua fraksi PDIP di DPRD Jatim ini.

Acapkali, uang pemberian ini dijadikan sebagai bentuk money politik oleh beberapa politisi. Padahal, money politics berarti membeli suara pemilih yang maknanya lebih negatif.

"Sedangkan money politics adalah penyakit yang harusnya disembuhkan. Pada intinya, masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa sesuatu didasari uang akan berakhir tidak baik," ujar politisi asal Malang ini.

Sekretaris DPD Gerindra mengatakan hal serupa. Money politics sering dianggap masyarakat sebagai tradisi lazimnya dipertahankan dari masa pemilu ke pemilu berikutnya.

"Pada peristiwa kecil masyarakat saja, banyak yang minta disangoni. Misalnya, ketika mengundang kiai untuk memimpin doa. Ketika hajatan di rumah, kita sebagai tuan rumah tak mungkin tak memberi uang, karena alasan sungkan dan sebagainya. Sampai, di Jatim ini ada pepatah, Jer Basuki Mawa Bea," ujar Sadad.

Dalam hajatan pilkada, kepentingan uang seharusnya ditanggalkan. Gerindra, misalnya, mengubah mindset pentingnya uang dengan mengganti makna politisi dari yang awalnya "membutuhkan" menjadi "dibutuhkan".

"Orang kalau melihat politisi atatu poltiikus, pasti kesannya negatif. Padahal, tidak serta merta demikian," kata anggota komisi C DPRD Jatim ini.

"Kalau di Gerindra, kami mengubah makna politisi menjadi pejuang politik atau kalau kata Pak Prabowo, pendekar politik. Artinya, kami merupakan pejuang. Makna politisi, adalah orang yang mau menegakkan perjuangan. Sehingga, karena sifanya perjuangan, tentu jauh dari uang. Pemahaman inilah yang sejatinya harus didorong untuk dimengerti oleh masyarakat," pungkas anggota komisi yang bertugas menangani masalah keuangan di Jatim ini.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help