Grahadi

Pemprov Jatim

Tingkatkan Ekonomi Keluarga, melalui UP2K

"Dengan ikut sertanya ibu-ibu kedalam usaha usaha ekonomi produktif secara tidak langsung akan membantu meningkatkan ekonomi keluarga."

Tingkatkan Ekonomi Keluarga, melalui UP2K
foto: Humas Pemprov Jatim
Bude Karwo membuka kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan Taman Posyandu dan Koordinator serta Evaluasi Penguatan Poksus UP2K-PKK Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur 2017 di Kantor TP-PKK Jatim, Jl. Gayung Kebonsari 56, Surabaya, Selasa (23/5/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - PKK harus ikut ambil peran dalam meningkatkan perekonomian keluarga, di antaranya, melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Salah satunya, dapat memanfaatkan modal usaha dari kelompok kusus/poksus UP2K.

Demikian disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur,Dra. Hj. Dra. Ny. Hj. Nina Soekarwo, M.Si saat Membuka Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan Taman Posyandu dan Koordinator serta Evaluasi Penguatan Poksus UP2K-PKK Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2017 di Kantor TP-PKK Jatim, Jl. Gayung Kebonsari 56, Surabaya, Selasa (23/5/2017).

Menurutnya, melalui program UP2K, semua pihak mulai dari ibu balita yang tergabung dalam kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), guru kelompok Paud bisa membuat dan mengembangkan usaha ekonomi produktif.

Untuk pendanaannya bisa didapat dari bantuan modal stimulan dari TP PKK Prov. Jatim dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim.

"Dengan ikut sertanya ibu-ibu kedalam usaha usaha ekonomi produktif secara tidak langsung akan membantu meningkatkan ekonomi keluarga, "ujar Bude Karwo sapaan akrabnya.

Dijelaskan, pelaksanaan pengelolaan UP2K telah berhasil dilakukan di 8.501 poksus di desa/kelurahan se Jawa Timur.

Upaya tersebut mulai menampakkan hasil dengan adanya pengembangan Poksus UP2K. Diawali pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah diberikan bantuan hibah modal stimulan kepada 82 poksus UP2K desa/kelurahan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur sebesar Rp. 1.900.000.000. Pemberian bantuan dilakukan secara bertahap, ungkapnya.

Dengan diberikan bantuan hibal modal stimulant itu, diharapkan pengelolannya dilakukan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan UP2K. Selain itu, juga harus dipertanggung jawabkan sebagaimana petunjuk operasional dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Monitoring serta evaluasi juga harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan bantuan hibah tersebut.
82 Poksus UP2K ini diharapkan menjadi Poksus UP2K unggulan dan percontohan Jawa Timur dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, sehingga menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, jelasnya.

Selain itu, salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dalam penguatan Poksus UP2K, yyaitu adanya up-dating data pengembangan UP2K di 8.501 desa/kelurahan.

Up-dating tersebut, harus dilengkapi dengan pemetaan data klasifikasi UP2K. Hal itu, mengacu pada pedoman umum pengelolaan UP2K, sehingga akan mendapatkan data yang riil, valid dan akurat.

Adapun data terakhir UP2K Kabupaten/Kota se Jatim sampai dengan tahun 2016 sebesar 8.501 Poksus UP2K, terdiri 5.729 Poksus UP2K (67,4%) berkembang dengan rincian pemula sebanyak 3.110, madya sebanyak 1.779, utama sebanyak 803 dan mandiri sebanyak 39), sedangkan yang macet sebesar 2.772 poksus UP2K- (32,6%).

Berdasarkan data tersebut, agar dibuat perencanaan program pengembangan Poksus UP2K baik yang macet ataupun yang telah berjalan pengelolaan modal usahanya. Yakni melalui anggaran APBD desa atau bantuan modal stimulan dari OPD terkait dikabupaten/kota, tambahnya.

Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan Taman Posyandu dan Koordinator serta Evaluasi Penguatan Poksus UP2K diikuti oleh TP- PKK Prov. Jatim, ketua dan seluruh Kader PKK Pokja II Kabupaten/Kota se Jawa Timur, dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Petra Surabaya.(fai)

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help