Surya/

Cegah PNS Terjerat Hukum, Pemkab Gresik Buat Nota Kesepahaman Dengan Kejari Gresik

Bupati Gresik dan Kejaksaan Negeri Gresik menyepakati nota kesepahaman yang isinya bertujuan agar tidak ada PNS Gresik yang terjerat hukum.

Cegah PNS Terjerat Hukum, Pemkab Gresik Buat Nota Kesepahaman Dengan Kejari Gresik
surabaya.tribunnews.com/Sugiyono
Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto (kedua dari kanan) saat menandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Gresik, Selasa (23/5/2017). 

SURYA.co.id | GRESIK - Pemkab Gresik Bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menandatangani nota kesepahaman tentang Penanganan Perkara Bidang Perdata, tata Usaha Negara, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Selasa (23/5/2017).

Hal ini untuk mencegah terseretnya pegawai negeri sipil (PNS) ke kasus hukum.

Sebelum berlangsungnya penandatanganan, Bupati Sambari membacakan secara lengkap naskah kesepakatan secara lengkap.

“Pihak kedua yaitu Kajari Gresik memberikan penerangan, penyuluhan dan pendampingan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Gresik," kata Sambari saat membacakan salah satu ayat isi kesepakatan tersebut, Selasa (23/5/2017).

Penerangan, penyuluhan dan pendampingan hukum yang dimaksud Bupati terkait materi perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perjanjian, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

Usai membacakan, Bupati Sambari menekankan agar seluruh Kepala OPD yang telah mendengar pembacaan kesepakatan itu untuk memperhatikan dan menindaklanjuti dengan bekerja sesuai aturan hukum dan perundangan yang berlaku.

“Jangan sampai, bertemu dengan pihak kejaksaan karena pemanggilan atas kasus hukum," imbuhnya.

Kajari Gresik I Made Suarjana berharap agar Pemkab Gresik dapat bekerjasama untuk menyelesaikan segala persoalan di wilayah kerja masing-masing.

“Gunakan wadah koordinasi ini tak hanya pada konteks formil. Kalaupun ada yang perlu didiskusikan, marilah kita diskusikan. Marilah kita laksanakan kegiatan pembangunan yang terkait anggaran kita laksanakan sesuai kaidah hukum," kata I Made Suarjana. 

Penulis: Sugiyono
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help