Surya/

Sebelas Gedung Sekolah Tak Jadi Dipakai SMA, Pemkot Kaji Rencana Bangun Homeschooling

Pemkot Surabaya sedang mempertimbangkan membangun fasilitas pendidikan homeschooling di 11 gedung yang batal dijadikan SMA dan SMK.

Sebelas Gedung Sekolah Tak Jadi Dipakai SMA, Pemkot Kaji Rencana Bangun Homeschooling
surabaya.tribunnews.com/Fatimatuz Zahroh
Suasana hearing Bappeko dan Komisi C DPRD Kota Surabaya membahas tentang pengalihfungsian gedung SMA/SMK, Jumat (19/5/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya terus mematangkan rencana pengalihfungsian 11 gedung bangunan SMA dan SMK yang dibangun selama tahun 2016.

Mulanya sebelas sekolah tersebut akan diubah fungsinya untuk sekolah dasar atau sekolah menengah pertama.

Namun rencana terbaru yang saat ini sedang dirancang adalah mengalihfungsikan gedung sekolah untuk pendidikan non formal berupa homeschooling.

Kepala Bappeko Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, mulanya memang gedung itu akan dipakai SD dan SMP. Tapi Bappeko sedang berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk mendirikan lembaga pendidikan nonformal.

"Sekarang rencananya adalah, dari sebelas gedung itu sebagian akan digunakan SMP dan sebagian juga akan dipakai untuk sekolah lifeskill yang pendidikannya sekitar dua tahun atau yang kurang dari tiga tahun," kata Agus saat hearing di Komisi C, Jumat (19/5/2017).

Bentuk kegiatannya akan lebih banyak memberikan bekal anak-anak untuk memilihi keahlian. Opsi kegiatannya juga termasuk homeschooling. Akan tetapi menurut Agus mereka tidak akan setiap hari datang ke sekolah. Melainkan hanya beberapa hari dalam seminggu saja dan sisanya belajar di rumah.

"Ada peluang untuk dijadikan seperti itu. Namun sekarang progressnya adalah kita carikan formulanya dulu bagaimana standarisasi mata pelajarannya, ijazahnya, dan juga keilmuan hard skill yang diberikan," imbuh Agus.

Alumnus ITS ini menyebutkan, yang juga menjadi patokan dalam kajian pengalihfungsian gedung ini adalah kebutuhan warga di sana. Di mana, mayoritas anak-anak kurang mampu yang dicari orientasinya adalah pendidikan yang cepat dan bisa dijadikan untuk bekal mencari uang.

"Kami sedang ajukan ini ke bu Wali Kota Surabaya. Agar diputuskan mana yang dipilih berdasarkan positif dan negatifnya dan juga risikonya," imbuh Agus.

Selain itu, konsultasi juga dilakukan dengan pemerintah pusat mengingat di kota lain pendidikan model ini belum ada. Kalaupun ada, umumnya dikelola oleh swasta. 

"Ini inovasi baru. Di kota kota lain masih belum ada, makanya butuh dimatangkan," tegas Agus.

Terpisah, menanggapi rencana ini, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vinsensius Awey mengatakan, pihaknya sejatinya menyayangkan lantaran pemkot harus mengubah perencanaan adanya sekolah SMA dan SMK yang sudah dibangun hanya karena pengalihan kewenangan ke pemerintah provinsi.

"Padahal dalam pembangunan sekolah di sana tentu berdasarkan kajian kebutuhan juga. Dan toh kalaupun aset itu diserahkan ke pemprov yang akan memanfaatkan juga aanak-anak Surabaya," tandas politisi Nasdem ini.

Namun jika akan diubah fungsinya menjadi pendidikan nonformal pihaknya mendukung. Asalkan jelas sistemnya. Sebab kalau homeschooling itu dikatakan Awey pendidikannya adalah di rumah, bukan di gedung sekolah.

"Harus dikaji dulu benar-benar kebutuhannya dan regulasinya juga. Selain itu, gedung juga harus segera dimanfaatkan karena sudah terbangun lama dan saat ini kondisinya justru mangkrak dan tidak terpakai," katanya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help