Surya/
Grahadi

Press Release

Gus Ipul: Tatakelola Pemerintahan Tak Sekadar Transparan dan Akuntabel, Tapi Juga Penguatan Regulasi

Wagub Jatim, Gus Ipul, menyebut bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tak cuma harus transparan dan akuntabel, tapi juga butuh penguatan regulasi.

Gus Ipul: Tatakelola Pemerintahan Tak Sekadar Transparan dan Akuntabel, Tapi Juga Penguatan Regulasi
SURYA/Sugiharto
Gus Ipul 

SURYA.co.id | SURABAYA - Setiap pendirian lembaga pendidikan baru harus diapresiasi karena akan membantu penyediaan SDM yang handal yang dibutuhkan zaman.

Demikian disampaikan Wagub Jatim, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ketika menghadiri pembukaan Jimly School of Law and Goverment di Gedung Srijaya, Jumat (19/5/2017).

Menurut Gus Ipul, persoalan tata laksana pemerintahan tidak hanya soal tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tapi juga terkait dengan berbagai regulasi yang terkadang masih tumpang tindih.

"Karena itu, SDM yang menguasai soal hukum dan pemerintahan sangat dibutuhkan agar para pelaksana pemerintahan merasa aman dari jerat kriminalisasi yang mungkin terjadi dan bersumber dari kebijakan," kata Gus Ipul.

Lebih lanjut Gus Ipul mengatakan bahwa ketokohan dan keilmuan, serta pengalaman founder Jimly School of Law and Government, Jimly Asshiddiqie, sudah memberi jaminan bahwa apa saja yang dibuatnya pasti sangat bermakna dan bermanfaat bagi bangsa ini.

"Sekolah ini memberi pilihan yang makin banyak bagi kita yang ingin memperkaya pengetahuan dan ketrampilan di bidang hukum serta pemerintahan," kata Gus Ipul.

Dengan fokus menggarap anak didik para birokrat dan pelaksana pemerintahan di Jatim saja, sekolah ini dipastikan tidak akan kekurangan siswa. Sebab ada 38 kabupaten kota dan 1 Pemprov yang semuanya butuh SDM handal yang menguasai bidang hukum dan pemerintahan.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga mengatakan bahwa Perkembangan zaman yang semakin kompleks mendorong pemerintah untuk cepat dan tanggap dalam mengeluarkan kebijakan atau peraturan hukum, salah satunya peraturan daerah atau perda.

Seringkali proses penyusunan perda ini berlangsung lama dan berbelit-belit. Untuk itu, diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang paham betul mengenai ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga proses penyusunan suatu perda bisa lebih cepat dan efisien.

Menurut Gus Ipul, pembuatan perda ini sangat penting dan strategis karena mengatur dan menjabarkan perundang-undangan di atasnya menjadi lebih rinci sesuai kondisi daerah. Untuk itu, pihak-pihak yang menyusun perda haruslah orang yang benar-benar paham soal ilmu hukum.

“Jadi ASN yang menyusun perda juga harus tahu ilmu hukum secara utuh, punya keahlian dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Ini penting agar penyusunan perda tidak terlalu lama,” terangnya.

Sementara itu, founder Jimly School of Law and Government, Jimly Asshiddiqie mengatakan, sekolah ini menjadi wahana pengabdian dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan tentang hukum. Serta, bertujuan untuk membangkitkan kesadaran tentang hukum.

Sekolah ini juga mendedikasikan diri untuk mengembangkan pendidikan bersertifikasi dan fokus pada pengembangan vokasi. Dimana, industri saat ini sangat butuh orang-orang yang punya keahlian, seperti punya keahlian legal drafting.

“Saya berharap sekolah ini mampu menjadi ‘perantara’ dari dunia perguruan tinggi dengan dunia nyata. Ditambah, Kemenristekdikti saat ini punya fokus pendidikan vokasional, sehingga saya harap sekolah ini mampu mencetak lulusan yang punya skill atau keahlian,” ungkap Jimly.

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help