Surya/

Perbankan

BI Terbitkan Izin PJPUR yang Telah Penuhi Syarat

BI Kantor Perwakilan Jatim memberi izin Penyelenggara jasa pengolahan uang Rupiah (PJPUR) kepada Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)

BI Terbitkan Izin PJPUR yang Telah Penuhi Syarat
carainvestasibisnis.com
Ilustrasi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur memberi izin Penyelenggara jasa pengolahan uang Rupiah (PJPUR)  kepada Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang telah memenuhi persyaratan sebagai  PJPUR.

Penerbitan izin tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Bank Indonesia  No.18/15/PBI/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/25/DPU  tanggal 2 November 2016 tentang PJPUR.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng, mengatakan, ketentuan tersebut diterbitkan untuk mendukung  fungsi dan tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang Rupiah.

"Serta mendorong dan meningkatkan pengolahan uang yang semakin baik sesuai dengan standar yang ditetapkan  Bank Indonesia," jelas Sugeng, Jumat (19/5/2017).

Ketentuan tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 31 Oktober 2016 dan BUJP memiliki waktu selama sembilan bulan untuk mengajukan izin dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

"Apabila BUJP tidak memiliki izin sebagai PJPUR maka BUJP tidak dapat melakukan kegiatan distribusi uang Rupiah, pemrosesan uang Rupiah, penyimpanan uang Rupiah di khazanah dan pengisian, pengambilan, pemantauan kecukupan uang Rupiah pada  antara lain Automated Teller Machine (ATM), Cash Deposit Machine (CDM), dan Cash  Recycling Machine (CRM)," jelas Sugeng.

Saat ini telah terdapat 23 BUJP yang telah mengajukan proses perizinan.

Dari 23 BUJP itu, dua BUJP yaitu PT Swadharma Sarana Informatika dan PT Advantage SCM telah memenuhi persyaratan  dan mendapatkan perizinan sebagai PJPUR. Pemberian izin kedua perusahaan tersebut  diserahkan Sugeng dengan disaksikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Pol Drs Putut Eko Bayuseno, dan  Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Suhaedi.

Pemberian izin tersebut merupakan sejarah bagi Bank Indonesia dan industri pengolahan uang
Rupiah.

"Untuk BUJP yang belum memiliki izin PJPUR, Bank Indonesia mengimbau untuk segera mengajukan perizinan PJPUR dan jika tidak akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambah Suhaedi.

Ke depannya, diharapkan industri PJPUR di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam
lingkungan persaingan usaha yang sehat.

Selain itu, diharapkan dapat memberikan sumbangsih nyata untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dengan cara mendukung kegiatan Bank Indonesia melaksanaan kegiatan pengelolaan uang Rupiah dalam rangka memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dengan jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar dengan memperhitungkan faktor keamanan, efisiensi, dan minim resiko.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help