Surya/

Berita Surabaya

Taksi Online Diwajibkan Bayar Pajak ke Pemkot Surabaya, Akan Dibuatkan BUMD Khusus

Regulasi ini saat ini sudah masuk ke di Badan Pembuat Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Surabaya dan mulai dibahas lebih rinci.

Taksi Online Diwajibkan Bayar Pajak ke Pemkot Surabaya, Akan Dibuatkan BUMD Khusus
surya/fatimatuz zahroh
Dian Farah driver taksi Uber yang beroperasi di Surabaya. 

SURYA.co.id | SURABAYA - DPRD Kota Surabaya saat ini sudah mulai membahas untuk rancangan peraturan daerah inisiatif yang mengatur tentang operasional taksi online.

Regulasi ini saat ini sudah masuk ke di Badan Pembuat Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Surabaya dan mulai dibahas lebih rinci.

Ketua BPPD DPRD Kota Surabaya Mochammad Machmud mengatakan rancangan perda itu sudah masuk dan akan segera dilakukan pembahasan.

Dalam bulan ini akan dibawa ke sidang paripurna untuk mulai dibentuk panitia khusus.

"Saat ini sudah masuk tahalan awal. Targetnya akhir tahun perda sudah rampung. Raperda inisiatif ini nantinya merujuk ke dua aturan permengub jawa timur soal taksi online dan juga Permenhub 32 Tahun 2016," kata Machmud, Kamis (18/5/2017).

Beberapa aturan yang akan masuk ke rancangan perda ada beberapa poin.

Yang pertama adalah soal batasan kuota kendaraan beraplikasi online sebanyak 2.400 untuk Kota Surabaya.

Menurut Machmud, hal ini masih akan dibahas bersama dengan pengusaha taksi online dan juga pemkot terutama Dinas Perguhubungan Kota Surabaya.

Apakah kuota ini masih relevan dengan kapasitas jalan dan juga kebutuhan kota Surabaya.

"Kami akan menampung aspirasi mereka bagaimana mereka maunya dan diakomodir dengan kemampuan kota. Ini masih akan kita bahas, memang mendahului," kata politisi Partai Demokrat ini

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help