Surya/

Berita Surabaya

Masuk Persidangan, Pemkot Bertekad Pertahankan Aset SDN Ketabang I, begini Sejarahnya

Dalam sidang, Rabu (17/5/2017), Pemkot menghadirkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr Harun, sebagai saksi fakta.

Masuk Persidangan, Pemkot Bertekad Pertahankan Aset SDN Ketabang I, begini Sejarahnya
foto: istimewa
Suasana persidangan sengketa aset SDN Kebatang I di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (17/5/2017). Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Harun dihadirkan sebagai saksi fakta. 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Perjuangan Pemerintah Kota Surabaya dalam mempertahankan aset - asetnya yang berstatus sengketa terus dilakukan. Termasuk aset SDN Ketabang I di Jalan Raya Ketabang kini masuk ke persidangan Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam sidang, Rabu (17/5/2017), Pemkot menghadirkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr Harun, sebagai saksi fakta. Harun dihadirkan sebagai saksi fakta karena dulunya pernah bersekolah di sekolah tersebut.

Dalam kesaksiannya, Harun menegaskan dirinya bersekolah di SDN tersebut mulai tahun 1960. Rumahnya juga hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari sekolah tersebut.

Harun menyebut sekolah yang dulu pernah bernama SDN Ambengan ini merupakan sekolah teladan.

Seusai sidang, Harun mengaku bersedia menjadi saksi fakta karena tergerak secara moral agar sekolah tersebut terus ada untuk menjalankan fungsinya sebagai tempat pendidikan dasar bagi anak-anak. Dia mengaku kaget begitu tahu SDN Ketabang I kini tengah digugat perorangan.

"Sebagai warga negara Indonesia, orang Surabaya dan mantan kepala dinas pendidikan, saya punya kepedulian moral yang tinggi. Ini jadi tanggung jawab saya sebagai warga negara untuk bercerita di depan pak hakim perihal apa yang saya alami dan saya rasakan, saya ceritakan” ujar Harun.

Dia berharap, sekolah tersebut terus berjalan sebagaimana mestinya untuk menjalankan fungsi membina masyarakat (anak-anak).

"Sekolah ini sudah menghasilkan output luar biasa. Alumninya Anda tahu (banyak yang berhasil--salah satunya mantan Wakil Presiden Try Soetrisno). Ini sekolah teladan, karena itu sayang kalau SD ini tidak ada. Saya pribadi berharap jangan sampai ganti status (jangan sampai lepas)," sambung Harun.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilowati mengatakan, pada sidang berikutnya, Pemkot akan menghadirkan saksi-saksi fakta lainnya yang bisa menguatkan posisi Pemkot agar aset tersebut tetap menjadi milik Pemkot.

Termasuk juga kuasa hukum dari Bagian Hukum dan Dinas Pengeloaan Bangunan dan Tanah. Serta mengajukan bukti tambahan berupa buku induk (siswa) di sekolah itu.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help