Surya/
Grahadi

Press Release

Gubernur Jatim: Perangkat Desa Ujung Tombak Pertahanan Pancasila

Perangkat desa, menurut Gubernur Jatim memiliki peran penting sebagai ujung tombak untuk mempertahankan Pancasila. Begini katanya...

Gubernur Jatim: Perangkat Desa Ujung Tombak Pertahanan Pancasila
ist/Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jatim, Soekarwo (dua dari kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua dari kiri) saat hadir dalam Rapat Pimpinan Perangkat Desa se-Indonesia di Gelora Olahraga Guyub Rukun Kab. Tulungagung, Sabtu (13/5/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menegaskan peran perangkat desa sebagai ujung tombak mempertahankan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kebhinekaan.

Alasannya, di desa komunitas terkecil warga bangsa bertemu dan berkumpul sehari-hari.

"Memperhatikan peran penting perangkat desa tersebut, Pemprov Jatim melakukan berbagai kegiatan penguatan peran perangkat desa,"ujarnya saat memberikan sambutan pada Rapat Pimpinan Perangkat Desa se-Indonesia di Gelora Olahraga Guyub Rukun, Tulungagung, Sabtu (13/5/2017).

Kegiatan-kegiatan penguatan perangkat desa di Jatim, jelas Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini, diantaranya berupa pelatihan kepada 7.341 kepala desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa pada 2015, lalu pelatihan pengelolaan pemerintahan yang baik kepada 664 camat.

Sedangkan pada 2016,  bekerjasama dengan asosiasi akuntan Indonesia, UNAIR dan Universitas Brawijaya, Pemprov Jatim memberikan pelatihan kepada 7.049 sekretaris desa mengenai pengelolaan keuangan.

Terkait prona sertifikasi tanah yang menjadi kegundahan para perangkat desa, Pakde Karwo menjelaskan telah menerbitkan surat edaran (SE) nomor 140/2017 tertanggal 26 April 2017 kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Isinya, pemberitahuan bahwa pembiayaan sertifikat yang tidak ditanggung oleh APBN dan APBD ditanggung oleh pemohon. SE tsb juga ditembuskan kepada kajari dan kapolres se-Jatim.

"Dengan SE ini, saya harapkan perangkat desa yang berjumlah tidak kurang dari 68 ribu aparatur, tidak 'gringgingen' lagi. Gringgingen adalah sakit yang tidak jelas penyebab sakitnya,"ujarnya yang membuat hadirin tertawa dan bertepuk tangan.

Lawan Jelas, Yang Non Pancasila

Sementara itu, dalam sambutannya Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan riak-riak dalam berbangsa merupakan hal wajar. Tetapi, apabila riak tersebut menganggu atau merusak kebersamaan dan keutuhan NKRI, kebhinekaan, Pancasila, dan UUD 1945, harus dilawan.

Halaman
12
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help