Surya/

Citizen Reporter

Seharusnya Begini Standar Pelayanan Minimal Desa Itu, Saatnya Aparat Melayani Bukan Dilayani

idealnya sebagai abdi masyarakat itu ya melayani rakyat, bukan malah menuntut dilayani... teorinya sudah bagus, lha praktiknya bagaimana coba?

Seharusnya Begini Standar Pelayanan Minimal Desa Itu, Saatnya Aparat Melayani Bukan Dilayani
pixabay
ilustrasi 

Reportase Kusnan
Mahasiswa Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya

PROGRAM studi Magister Kebijakan Publik dan Prodi Strata satu Administrasi Negara FISIP Universitas Airlangga Surabaya menyosialisasikan Permendagri RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa dan Permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa Ngembung, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Rabu (12/4/2017). 

Dosen Magister Kebijakan Publik, Dr Erna Setijaningrum SIP MSi mengatakan, standar pelayanan minimal (SPM) desa dimaksudkan untuk mendekatkan, mempermudah, keterbukaan, dan efektifitas pelayanan masyarakat.

“Dengan adanya SPM Desa ini untuk mendorong percepatan dan memberikan pelayanan sesuai kewenangannya, serta sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa,” jelas dosen yang menekuni bidang Studi Implementasi, Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik itu.

Lebih lanjut dosen kelahiran Nganjuk 3 Mei 1970 ini menyebutkan SPM Desa meliputi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat.

“Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan SPM Desa, seperti memberikan informasi data yang diperlukan, dan memberikan masukan dalam poses penyelenggaraan SPM Desa,” ucap Erna.

Menurutnya dengan menetapkan desa percontohan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (bupati/wali kota) dapat mempercepat penyelenggaraan SPM Desa.

Sementara itu, dosen Prodi Administrasi Negara Nanang Haryono SIP MSi mengungkapkan, dengan Permen PAN-RB 16/2014, mental aparatur negara harus diubah dari yang minta dilayani menjadi melayani.

“Kalau Desa Ngembung sudah mempunyai slogan Kepuasan Anda adalah Keberhasilan Kami, tentu pelayanannya sudah sesuai peraturan yang ada,” tambahnya.

Sosialisasi yang diikuti dosen Magister Kebijakan Publik dan Administrasi Negara ini juga melibatkan para mahasiswa.

Nanang mengungkapkan ada sembilan ruang lingkup survei kepuasan masyarakat, yaitu 1) persyaratan, teknis, dan administrasi;  2) prosedur, termasuk pengaduan; 3) waktu pelayanan; 4) kejelasan biaya; (5) produk spesifikasi sesuai dengan yang ditetapkan; 6) kompetensi pelaksana; 7) perilaku pelaksana; 8) maklumat pelayanan; dan 9) penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Kepala Desa Ngembung Nanik Supranti SPd mengucapkan terima kasih kepada Universitas Airlangga Surabaya yang sudah berkenan memberikan sosialisasi kepada perangkat desa dan masyarakat. “Ke depan jika ada sosialisasi lagi, kami menerimanya dengan tangan terbuka,” pungkasnya.

Editor: Tri Hatma Ningsih
Sumber: Surya Cetak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help