Grahadi

Advertorial

Presiden: Banyak Daerah Belum Punya Prioritas Rencana Pembangunan

Presiden berpesan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki prioritas pembangunan, tidak perlu banyak, maksimal tiga atau lima buah.

Presiden: Banyak Daerah Belum Punya Prioritas Rencana Pembangunan
foto: Humas Pemprov Jatim
INOVASI - Gubernur Soekarwo berfoto usai menerima penghargaan atas terobosan alternatifnya dalam skema pembiayaan pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dari Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro pada saat Pembukaan Musrenbangnas 2017, di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (26/4/2017). 

SURYA.co.id | JAKARTA - Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan masih banyak daerah belum memiliki prioritas dalam perencanaan pembangunannya. Sehingga berdampak pada anggaran yang tidak efisien dan berkutat dengan rutinitas yang berulang.

“Pertama, berkaitan dengan anggaran, saya ingatkan, kita sudah bertahun-tahun anggaran kita tidak pernah fokus. Perencanaan tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas,” kata Presiden Jokowi dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017, di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Presiden berpesan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki prioritas pembangunan, tidak perlu banyak, maksimal tiga atau lima buah saja sehingga ada hasilnya, misalnya infrastruktur dan investasi.

“Saya ingatkan agar di kementerian, lembaga, kabupaten, kota, berilah prioritas apa yang ingin dikerjakan dan jangan banyak-banyak. Namanya prioritas fokus di bawah tiga lebih baik, kalau masih sulit lagi di bawah lima. Jangan semua diprioritaskan,” tegasnya.

Presiden juga menyinggung pentingnya integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Integrasi harus betul-betul terkonsolidasikan dengan baik.

Sementara Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang menggunakan prinsip money follows program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan.

Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran. Kedua, perkuatan pengendalian perencaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.

Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan.

Keempat, perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha meliputi BUMN, BUMD, serta swasta, melalui skema KPBU dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).

“Dalam rancangan RKP 2018, pertumbuhan ekonomi 2018 diharapkan dapat mencapai kisaran 5,4 - 6,1 persen atau pada titik 5,6 persen,” harapnya.

Bambang juga menjelaskan, dalam rangka percepatan pembangunan, Musrenbangnas 2017 juga melaksanakan sesi pembahasan khusus Papua dan Papua Barat.

Pembahasan pembangunan Papua dan Papua Barat dititikberatkan pada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar dan konektivitas, serta hukum, kelembagaan dan tata kelola. (rud/fae)

Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help