Surya/
Grahadi

Pemprov Jatim

Pakde Karwo Berkomitmen Percepat Entas Kemiskinan

“Dari segi nasional, tanggung jawab Jatim tinggal menurunkan kemiskinan lebih progresif lagi karena masih 11,85 persen."

Pakde Karwo Berkomitmen Percepat Entas Kemiskinan
foto: Humas Pemprov Jatim
Pakde Karwo dalam Rapat Koordinasi tentang Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan di Jatim, di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Jumat (21/4/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo berkomitmen mempercepat penanggulangan kemiskinan di Jatim.

Caranya, dalam dua tahun ke depan, pihaknya akan memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menekan angka kemiskinan seoptimal mungkin.

Komitmen tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi tentang Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan di Jatim, di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Jumat (21/4/2017).

Menurutnya, pekerjaan rumah (PR) yang masih terus dilakukan penanganan optimal adalah tingginya angka kemiskinan, yaitu sebanyak 4.638.530 jiwa dari total sekitar 39 juta jiwa jumlah penduduk Jatim.

Meski sebetulnya secara persentase angka kemiskinan sudah mengalami penurunan 0,20 poin, dari 12,05 persen pada Maret 2016 menjadi 11,85 persen pada September 2016.

“Dari segi nasional, tanggung jawab Jatim tinggal menurunkan kemiskinan lebih progresif lagi karena masih 11,85 persen. Namun angka tersebut masih di atas kemiskinan nasional 10,70 persen. Nah target yang terus kita kejar hingga berada di bawah angka kemiskinan nasional,” kata Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim.

Untuk itu, ia menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim untuk melakukan pemetaan secara rinci penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan.

Melalui pemetaan tersebut nantinya akan dianalisis lebih dalam terkait penyusunan program dengan melibatkan seluruh SKPD terkait.

Tiga bidang yang menjadi sorotan adalah pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja.

Selain itu, Gubernur Soekarwo juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim agar mengusulkan konsep melalui surat kepada Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi untuk membuat dana desa lebih specific grand bukan block grand. Sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.

Halaman
12
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help