Berita Surabaya

Dahlan dan Kejati Jatim Sama - sama Banding ini Alasan Menurut Penasihat Hukum Terdakwa

Dahlan kata Agus, adalah sebagai Dirut telah membentuk dan menunjuk Kepala Biro Aset PT PWU Wisnu Wardhana sebagai ketua tim.

SURYA.co.id | SURABAYA - Mantan Menteri BUM Dahlan Iskan menyatakan banding atas vonis hakim selama 2 tahun penjara dalam perkara pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU).

Tim kuasa hukum Dahlan, beranggapan majelis hakim saat memberi vonis tidak mempertimbangkan pembagian peran.

"Hakim tidak mempertimbangkan masalah pembagian peran antara Pak Dahlan (Dirut) dengan Wisnu Wardhana (ketua tim pelepasan aset)," tandas anggota tim kuasa hukum Dahlan, Agus Dwi Warsono SH, usai sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (21/4/2017).

Dahlan kata Agus, adalah sebagai Dirut telah membentuk dan menunjuk Kepala Biro Aset PT PWU Wisnu Wardhana sebagai ketua tim restrukturisasi aset.

Wisnu juga sebagai ketua tim pelepasan aset untuk aset PT Panca di Kediri dan Tulungagung pada 2003.

"Dalam hal ini sejauh mana pertanggungjawaban Wisnu selaku pemegang mandat. Apakah pemberi mandat harus mengambil tanggung jawab 100 persen dan apakah Pak Dahlan terkait kewajiban hukum menandatangani akta dianggap sebagai pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang," paparnya.

Tidak dipertimbangkanyanya pembagian peran dalam pelepasan aset, ini menjadi bahan tim kuasa hukum untuk mengajukan banding. Tim kuasa hukum juga akan menunjukkan kekhilafan hakim yang tidak menjadikan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai fakta hukum.

Sebelumnya hakim menilai, Dahlan bersama Wisnu melakukan pelanggaran prosedur dalam pelepasan aset. Hal ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 10,8 miliar.

Pelanggaran prosedur yang dimaksud adalah transaksi jual-beli aset sudah dilakukan sebelum penawaran lelang.

Ketika pelepasan aset juga tidak menunjuk lembaga appraisal independen untuk melakukan taksiran harga. Dahlan juga dinilai teledor dengan tidak melakukan monitoring terhadap bawahannya. Itu merupakan tanggung jawab terdakwa selaku direksi.

Dahlan dinyatakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedang Kajati Jatim, Maruli Hutagalung menegaskan kejaksaan mengajukan kasasi atas vonis 2 tahun pada Dahlan.

"Kejaksaan juga mengajukan kasasi. Kami akan susun kasasinya. Kan masih ada waktu 7 hari," papar kajati.

Penulis: Anas Miftakhudin
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help