Berita Surabaya

Pedagang Pasar Akan Diwajibkan Bayar Pajak 10 Persen

Setelah rekening PD Pasar Surya diblokir karena menunggak pajak, para pedagang pasar di PD Pasar Surya bakal dikenakan pajak sebesar 10 persen

Pedagang Pasar Akan Diwajibkan Bayar Pajak 10 Persen
surabaya.tribunnews.com/Fatimatuz Zahroh
Kabag Perekonomian Pemkot Surabaya, Khalid. 

SURYA.co.id | SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya memanggil badan pengawas Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) ke Balai Kota Surabaya, Kamis (20/4/2017) sore.

Pemanggilan itu terkait pemblokiran rekening PDPS oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur atas tunggakan pajak.

Dalam rapat koordinasi itu, hadir Ketua Bawas PDSP, Rusli Yusuf dan Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya, Khalid.

Rapat tertutup menghadap Asisten II Bidang Perekonomian itu berlangsung lebih dari satu jam.

“Dari hasil rapat tadi, kami akan maju ke kantor pelayanan pajak. Yang menghadap nanti adalah direktur dan juga bawas. Mereka akan maju ke sana untuk meminta perlakuan spesial,” kata Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya Khalid.

Perlakukan spesial yang dimaksud adalah PDPS yang saat ini menunggak pajak adalah lantaran selama ini belum ada penarikan pajak ke setiap stan yang disewakan ke pedagang. Selain itu wajib pajak di PDPS ini mayoritas adalah pedagang kecil. Bukan seperti stan yang ada di mall-mall besar di Surabaya. Sehingga mereka ingin ada perlakukan khusus.

“Selama ini PDPS memang belum pernah sosialisasi dan melakukan penarikan pajak ke pedagang. Sebab selama ini pajak itu menjadi polemik lantaran pedagang menolak dikenakan pajak,” tandasnya.

Akan tetapi Khalid menegaskan atas kejadian pemblokiran ini, ke depan PDPS tidak bisa menghindar lagi untuk menarik pajak dari pedagang. Pemkot mendorong agar PDPS segera melakukan sosialisasi ke pedagang terkait pemungutan pajak ini.

Sesuai ketentuan, pajak ditarik ke pedagang dengan besaran 10 persen dari biaya sewa. Sehingga jika biaya sewanya adalah Rp 100 ribu per bulan, maka ditambah pajak 10 persen mnjadi Rp 110 ribu per bulan.

“PDPS harus segera melakukan sosialisasi ke sekitar 5.000 pedagang terkait pemungutan pajak. Maunya kami sih ada kriteria, misalnya kalau penjual tempe saja atau yang skalanya kecil pajaknya bisa 6 persen. Tapi aturannya bilang begitu, harus 10 persen,” kata Khalid.

Pertemuan direksi PDPS menghadap ke kantor pajak direncanakan akan dilakukan pada Selasa (25/4/2017), pekan depan. Dengan harapan ada dialog yang nantinya bisa menghasilkan win-win solutin. Baik untuk negara, pemkot dan juga PDPS.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help