Surya/

Menuju Pilgub Jatim

KPU Sumenep Minta Anggaran Transportasi Antar-Pulau Pada Pilkada Jatim

KPU Sumenep meminta adanya fasilitas transportasi untuk mensukseskan jalannya Pilada Jatim pada 2018 mendatang. Ini alasannya...

KPU Sumenep Minta Anggaran Transportasi Antar-Pulau Pada Pilkada Jatim
Surabaya.tribunnews.com/Bobby Constantine Koloway
Para komisioner KPU Jatim memimpin jalannya pertemuan dengan jajaran KPU kota/kabupaten pada pertemuan bertajuk "Perencanaan Kebutuhan Logistik dan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2018 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di Jawa Timur", Rabu (19/4/2017). di gedung KPUD Jatim. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Transportasi pada pilkada 2018 mendatang menjadi satu di antara pos Rencana Anggaran Belanja (RAB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim.

Satu di antaranya adalah untuk KPU Kabupaten Sumenep yang meminta adanya kemudahan transportasi dalam mengakses beberapa pulau terpencil di kabupaten tersebut.

Hal ini terungkap pada rapat koordinasi KPU Jatim dengan jajaran KPU Kabupaten/Kota di Jatim, Rabu (19/4/2017). Pada rapat yang berlangsung di gedung KPU Jatim ini, KPU Sumenep mengatakan bahwa pihaknya mengalami kesulitan untuk mengakses daerah yang berada di daerah.

"Kami kesulitan untuk menjangkau beberapa pulau di Sumenep," ujar ketua KPU Sumenep, Abdul Warits di hadapan komisioner KPU yang memimpin jalannya pertemuan bertajuk "Perencanaan Kebutuhan Logistik dan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2018 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di Jawa Timur" tersebut.

Di tempat terpisah, Warits menjelaskan kepada Surya, bahwa Sumenep terdiri dari 27 kecamatan yang berada sembilan pulau. Empat pulau di antaranya, Arjasa, Kangayan, Sapaken, dan Masalembu berada sangat jauh dari Sumenep. Bahkan, untuk menjangkau Masalembu, diperlukan waktu sekitar sehari semalam dengan melalui perjalanan laut.

Meskipun tergolong pelosok, potensi keiikutsetaan pemilih di beberapa kecamatan tersebut cukup tinggi. Menurut Warits jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. "Untuk Pilkada di 2015 lalu jumlah keikutsertaan pemilih di atas 70 persen," kata Warits.

Warits pun mengusulkan, bahwa perlu dibuat sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di beberapa pulau tersebut untuk mempermudah jalannya koordinasi.

"Selama ini, kalau petugas kecamatan harus ke kabupaten mereka minimal melonggarkan waktu selama satu minggu. Sebab, feri yang menyeberangkan mereka minimal adanya seminggu sekali," ujarnya.

"Sehingga, saya mengusulkan adanya pembuatan semacam UPT. Kalau di dinas pendidikan bisa disebut UPT," kata Warits.

Di sisi lain, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito menyebut bahwa tak mungkin akan ada UPT di bawah KPU Kabupaten. Untuk mencari solusi atas masalah tersebut, pihaknya akan mencari solusi lain.

"Kalau berdasarkan peraturan, tak mungkin bisa dibuat UPT di bawah KPU. Sehingga, untuk masalah teknis seperti itu, akan dibicarakan secara khusus saja," kata Eko di hadapan peserta rapat. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help