Grahadi

Advertorial

Komitmen Pakde Karwo dalam Musrenbang Jatim: Pacu Infrastruktur untuk Ungkit Kesejahteraan

Ada beberapa proyek strategis sebagai prioritas yang dinilai akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan perekonomian Jatim.

Komitmen Pakde Karwo dalam Musrenbang Jatim: Pacu Infrastruktur untuk Ungkit Kesejahteraan
foto: Humas Pemprov Jatim
CINDERAMATA - Gubernur Soekarwo menerima cinderamata dari Mendagri Tjahjo Kumolo dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim, di Ballroom Grand City, Surabaya, Rabu (12/4/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Salah satu syarat untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat adalah dengan memacu pembangunan infrastruktur agar perputaran barang, baik yang berasal dari dan keluar Jatim, bisa berjalan lancar. Oleh karena itu, sejumlah proyek infrastruktur dibangun sebagai prioritas.

Hal itu disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2018, di Grand City, Surabaya, Rabu (12/4/2017).

Ada beberapa proyek strategis sebagai prioritas yang dinilai akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan perekonomian Jatim.

Untuk infrastruktur darat, Pemprov Jatim dalam proses membangun jalan tol mulai ujung timur di Banyuwangi sampai barat menghubungkan Jatim-Jateng.

Secara berurutan sedang dibangun jalan tol Mantingan-Kertosono dengan progress 61,04 persen, Kertosono-Mojokerto progress 83,01 %, Mojokerto-Surabaya (79,18 %), Krian-Legundi-Bunder, Gempol-Pandaan sudah diresmikan pada 2015, Pandaan-Malang progress 4,03 %, Gempol-Pasuruan progress 39,65 %, Pasuruan-Probolinggo progress 18,56 %, dan Probolinggo-Banyuwangi.

Dengan demikian, khusus tol Mojokerto-Surabaya akan dioperasionalkan satu lajur pada Lebaran 2017.

"Tujuannya agar masyarakat yang ingin mudik bisa mempersingkat waktu," ujar Pakde Karwo, sapaan Gubernur Jatim.

Diakui, permasalahan yang menjadikan pembangunan belum optimal, khususya terkait pengadaan lahan tanah wakaf, tanah kas desa, dan beberapa aset pemerintah.

Untuk itu, pemecahannya dilakukan melalui penitipan uang pengganti ke kas negara.

Apabila nantinya diputuskan pengadilan harga naik, pihak pengelola akan memberikan kekurangannya, ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help